Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu yang nilai adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Dia marah, dia kecewa dengan kinerja kementerian menghadapi pandemi virus corona ini. Karena bagaimanapun ini sebuah peristiwa yang harus dihadapi secara extraordinary, tidak boleh dalam bahasa Jokowi itu tidak boleh biasa-biasa," kata Maman dalam diskusi bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet", Sabtu (4/7/2020).

Maman mengatakan, jika presiden terpaksa harus melakukan reshuffle kabinet kerja, ia mengusulkan dua menteri ini yang harus diganti.

Pertama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

"Kalau menteri-menteri yang harus diganti, publik sebenarnya sudah sangat tahu, ada beberapa menteri yang pantasnya menjadi kiai malah menjadi menteri. Menteri Kesehatan maksudnya," ujarnya.

Maman menuturkan, ada menteri yang juga layak di-reshuffle, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ia menilai, program belajar jarak jauh di bawah Mendikbud tidak menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19.

"Kedua, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu sangat digarisbawahi belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah, karena karena terjadi loss education dan loss generation," ucapnya.

Baca juga: Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Maman menyinggung kinerja Menteri Agama Fachrul Razi selama pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, anggaran yang diajukan Kementerian Agama kepada DPR tidak ada yang menyentuh penanganan Covid-19.

Namun, Maman tak menyebutkan Menteri Agama layak di-reshuffle atau tidak dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

"Satu menteri yang ketika kemarin mengajukan anggaran tambahan selama pandemi, kita sisir programnya, tidak satu pun menyentuhkan pandemi. Saya sebutin itu Menteri Agama. Kementerian Agama tidak punya sense of crisis. Padahal, saya bilang yang paling terdampak adalah kelompok kiai, ustaz," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi New Normal, bahkan Next Normal

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Buat Rupiah Melemah ke Rp 14.522 Per Dollar AS

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," ucap Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.