Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Kompas.com - 04/07/2020, 16:05 WIB
Kolase foto memperlihatkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju, saat diumumkan dan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO - DINO OKTAVIANOKolase foto memperlihatkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju, saat diumumkan dan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Maman Imanulhaq menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu yang nilai adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Dia marah, dia kecewa dengan kinerja kementerian menghadapi pandemi virus corona ini. Karena bagaimanapun ini sebuah peristiwa yang harus dihadapi secara extraordinary, tidak boleh dalam bahasa Jokowi itu tidak boleh biasa-biasa," kata Maman dalam diskusi bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet", Sabtu (4/7/2020).

Maman mengatakan, jika presiden terpaksa harus melakukan reshuffle kabinet kerja, ia mengusulkan dua menteri ini yang harus diganti.

Pertama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

"Kalau menteri-menteri yang harus diganti, publik sebenarnya sudah sangat tahu, ada beberapa menteri yang pantasnya menjadi kiai malah menjadi menteri. Menteri Kesehatan maksudnya," ujarnya.

Maman menuturkan, ada menteri yang juga layak di-reshuffle, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ia menilai, program belajar jarak jauh di bawah Mendikbud tidak menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19.

"Kedua, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu sangat digarisbawahi belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah, karena karena terjadi loss education dan loss generation," ucapnya.

Baca juga: Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Maman menyinggung kinerja Menteri Agama Fachrul Razi selama pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, anggaran yang diajukan Kementerian Agama kepada DPR tidak ada yang menyentuh penanganan Covid-19.

Namun, Maman tak menyebutkan Menteri Agama layak di-reshuffle atau tidak dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

"Satu menteri yang ketika kemarin mengajukan anggaran tambahan selama pandemi, kita sisir programnya, tidak satu pun menyentuhkan pandemi. Saya sebutin itu Menteri Agama. Kementerian Agama tidak punya sense of crisis. Padahal, saya bilang yang paling terdampak adalah kelompok kiai, ustaz," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi New Normal, bahkan Next Normal

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Buat Rupiah Melemah ke Rp 14.522 Per Dollar AS

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," ucap Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X