Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan jumlah kementerian di pemerintahannya.

Menurut dia, perampingan kementerian ini akan membuat pemerintahan Jokowi menjadi lebih kuat dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).

"Tiga hal yang di-reset. Pertama pemerintahan pusat jumlahnya dikurangi," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

Mardani menjelaskan, pengurangan itu bisa dibarengi peleburan kementerian. Melalui peleburan itu, ia percaya kinerja pemerintah semakin kuat.

"Misal gini kementerian pertanahan, kementerian energi, dengan kementerian pekerjaan umum itu bisa disatukan," ujarnya.

Baca juga: Jokowis Reshuffle Threat Spurs Ministers Into Action: Moeldoko

Kemudian, Mardani melanjutkan, yang harus diatur ulang adalah penataan komunikasi di pemerintahan.

Ia menilai saat ini masih terjadi sikap yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara hal terakhir yang harus diperbaiki adalah prioritas anggaran di masa pandemi Covid-19.

"Anggaran kita itu sedikit ya main prioritas aja. UMKM, masyarakat miskin kita masyarakat miskin perkotaan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Baca juga: Isu Reshuffle Buat Rupiah Melemah ke Rp 14.522 Per Dollar AS

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.