Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2020, 14:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah membantu proses pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi dengan menanggung biaya internet bagi mahasiswa dan dosen.

Hal itu disampaikan Ketua FRI Yos Johan Utama dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) yang digelar virtual, Sabtu (4/7/2020).

Acara tersebut turut diikuti oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Baca juga: Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

"Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan internet bagi mahasiswa dan dosen," ujar Yos Johan.

Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan.

Baca juga: Perguruan Tinggi Bisa Mati karena Covid-19, Ini Penyebabnya...

Terlebih kuliah daring masih akan berlangsung selama satu semester ke depan.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

Mendikbud Nadiem Makarim langsung merespons permintaan itu dalam acara tersebut.

Nadiem menyebut, saat ini Kemendikbud sudah berupaya bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar paket internet untuk belajar terjangkau.

"Kami sudah kerja sama dengan untuk berbagai macam platform pembelajaran untuk mendapatkan diskon, harga lebih murah dan itu sudah jalan," kata Nadiem.

Baca juga: Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Ia menambahkan, perguruan tinggi negeri (PTN) sudah diinstruksikan untuk memberi bantuan ke mahasiswa dan dosen.

Sementara utuk perguruan tinggi swasta (PTS), Kemendikbud telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk bantuan biaya pendidikan.

Sebab, PTS di masa pandemi ini juga mengalami kesulitan keuangan seperti berbagai sektor lainnya.

"Ini pertama kalinya (bantuan) untuk swasta," ucap Nadiem.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com