Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Kompas.com - 04/07/2020, 14:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah membantu proses pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi dengan menanggung biaya internet bagi mahasiswa dan dosen.

Hal itu disampaikan Ketua FRI Yos Johan Utama dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) yang digelar virtual, Sabtu (4/7/2020).

Acara tersebut turut diikuti oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Baca juga: Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

"Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan internet bagi mahasiswa dan dosen," ujar Yos Johan.

Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan.

Baca juga: Perguruan Tinggi Bisa Mati karena Covid-19, Ini Penyebabnya...

Terlebih kuliah daring masih akan berlangsung selama satu semester ke depan.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

Mendikbud Nadiem Makarim langsung merespons permintaan itu dalam acara tersebut.

Nadiem menyebut, saat ini Kemendikbud sudah berupaya bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar paket internet untuk belajar terjangkau.

"Kami sudah kerja sama dengan untuk berbagai macam platform pembelajaran untuk mendapatkan diskon, harga lebih murah dan itu sudah jalan," kata Nadiem.

Baca juga: Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Ia menambahkan, perguruan tinggi negeri (PTN) sudah diinstruksikan untuk memberi bantuan ke mahasiswa dan dosen.

Sementara utuk perguruan tinggi swasta (PTS), Kemendikbud telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk bantuan biaya pendidikan.

Sebab, PTS di masa pandemi ini juga mengalami kesulitan keuangan seperti berbagai sektor lainnya.

"Ini pertama kalinya (bantuan) untuk swasta," ucap Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com