Kompas.com - 04/07/2020, 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersyukur atas kenaikan peringkat Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dengan pencapaian tersebut, Presiden Jokowi semakin optimistis Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi.

"Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Jokowi saat membuka konferensi virtual Forum Rektor Indonesia yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Jokowi Bersyukur Indonesia Naik Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah.

Banyak negara yang selama berpuluh tahun hanya berhenti pada pendapatan menengah.

"Artinya, mereka terjebak dalam middle income trap. Itulah yang tidak kita inginkan," kata Jokowi.

Baca juga: Sepekan, Kapitalisasi Pasar di Bursa Efek Indonesia Naik 1,46 Persen

Kepala Negara menegaskan, untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi butuh sejumlah prasyarat.

Misalnya kebutuhan akan infrastruktur yang kini terus digenjot pemerintah, lalu kebutuhan sumber daya manusia yang unggul.

"Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi New Normal, bahkan Next Normal

Untuk mencetak generasi unggul, Jokowi meminta perguruan tinggi untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Ia pun meminta perguruan tinggi tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

"Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru yang smart shortcut, yang out of the box," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

Nasional
UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

Nasional
BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

Nasional
UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Nasional
UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

Nasional
Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X