Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Kompas.com - 04/07/2020, 08:29 WIB
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari menyampaikan keberatan terkait pemberitaan Kompas.com yang berjudul "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri".

Menurut Fathul Bari, pemberitaan itu sangat fatal, keliru, dan merugikan nama baik PKS serta dia secara pribadi. Keberatan disampaikan kepada Kompas.com sebagai hak jawab atas pemberitaan tersebut. 

Fathul Bari menyatakan, ada komentar penulis yang dibuat sebagai judul. "Padahal itu bukan merupakan komentar saya," kata dia.

Kesalahan itu, menurut Fathul Bari, menyebabkan kalimat dalam judul berita tidak saling terkait.

"Sehingga maknanya kabur bahkan seolah merendahkan PKS," ujar dia.

Meskipun sudah ada perubahan dalam isi dan judul artikel, Fathul Bari tetap menganggap berita awal sudah tersebar luas dalam bentuk cuplikan layar yang memberikan efek buruk.

Artikel yang dipersoalkan tersebut telah diperbaiki dalam tautan berikut: PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

"Karena seolah menyampaikan bahwa PKS sebagai pihak yang sangat berharap mendapat jatah menteri atau seolah sangat berharap padahal tidak ditawarkan dan tidak ada kaitan dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, dan itu semua terjadi karena ketelodoran jurnalis Kompas.com yang tidak menyajikan berita secara baik, mencederai profesionalitas jurnalis, bahkan mengambil komentar tanpa izin dan konfirmasi," kata Fathul Bari.

"Dan kemudian berita tersebut diambil sebagian cuplikan layar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelalaian Kompas.com," ujar dia.

Kompas.com mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan wartawan kami secara prosedural dan melanggar kode etik jurnalistik. Kesalahan tersebut terjadi murni karena kelalaian bukan kesengajaan. 

Atas kesalahan tersebut, Kompas.com meminta maaf jika merugikan PKS dan Ahmad Fathul Bari secara pribadi.

Artikel ini juga ditayangkan sebagai bentuk hak jawab atas keberatan Ahmad Fathul Bari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.