Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Kompas.com - 04/07/2020, 08:29 WIB
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comJuru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019)
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari menyampaikan keberatan terkait pemberitaan Kompas.com yang berjudul "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri".

Menurut Fathul Bari, pemberitaan itu sangat fatal, keliru, dan merugikan nama baik PKS serta dia secara pribadi. Keberatan disampaikan kepada Kompas.com sebagai hak jawab atas pemberitaan tersebut. 

Fathul Bari menyatakan, ada komentar penulis yang dibuat sebagai judul. "Padahal itu bukan merupakan komentar saya," kata dia.

Kesalahan itu, menurut Fathul Bari, menyebabkan kalimat dalam judul berita tidak saling terkait.

"Sehingga maknanya kabur bahkan seolah merendahkan PKS," ujar dia.

Meskipun sudah ada perubahan dalam isi dan judul artikel, Fathul Bari tetap menganggap berita awal sudah tersebar luas dalam bentuk cuplikan layar yang memberikan efek buruk.

Artikel yang dipersoalkan tersebut telah diperbaiki dalam tautan berikut: PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena seolah menyampaikan bahwa PKS sebagai pihak yang sangat berharap mendapat jatah menteri atau seolah sangat berharap padahal tidak ditawarkan dan tidak ada kaitan dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, dan itu semua terjadi karena ketelodoran jurnalis Kompas.com yang tidak menyajikan berita secara baik, mencederai profesionalitas jurnalis, bahkan mengambil komentar tanpa izin dan konfirmasi," kata Fathul Bari.

"Dan kemudian berita tersebut diambil sebagian cuplikan layar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelalaian Kompas.com," ujar dia.

Kompas.com mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan wartawan kami secara prosedural dan melanggar kode etik jurnalistik. Kesalahan tersebut terjadi murni karena kelalaian bukan kesengajaan. 

Atas kesalahan tersebut, Kompas.com meminta maaf jika merugikan PKS dan Ahmad Fathul Bari secara pribadi.

Artikel ini juga ditayangkan sebagai bentuk hak jawab atas keberatan Ahmad Fathul Bari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektor di Antara ASN

Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektor di Antara ASN

Nasional
Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X