Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Kompas.com - 04/07/2020, 08:29 WIB
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comJuru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari memberikan keterangan usai mengisi diskusi di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019)
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari menyampaikan keberatan terkait pemberitaan Kompas.com yang berjudul "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri".

Menurut Fathul Bari, pemberitaan itu sangat fatal, keliru, dan merugikan nama baik PKS serta dia secara pribadi. Keberatan disampaikan kepada Kompas.com sebagai hak jawab atas pemberitaan tersebut. 

Fathul Bari menyatakan, ada komentar penulis yang dibuat sebagai judul. "Padahal itu bukan merupakan komentar saya," kata dia.

Kesalahan itu, menurut Fathul Bari, menyebabkan kalimat dalam judul berita tidak saling terkait.

"Sehingga maknanya kabur bahkan seolah merendahkan PKS," ujar dia.

Meskipun sudah ada perubahan dalam isi dan judul artikel, Fathul Bari tetap menganggap berita awal sudah tersebar luas dalam bentuk cuplikan layar yang memberikan efek buruk.

Artikel yang dipersoalkan tersebut telah diperbaiki dalam tautan berikut: PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

"Karena seolah menyampaikan bahwa PKS sebagai pihak yang sangat berharap mendapat jatah menteri atau seolah sangat berharap padahal tidak ditawarkan dan tidak ada kaitan dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, dan itu semua terjadi karena ketelodoran jurnalis Kompas.com yang tidak menyajikan berita secara baik, mencederai profesionalitas jurnalis, bahkan mengambil komentar tanpa izin dan konfirmasi," kata Fathul Bari.

"Dan kemudian berita tersebut diambil sebagian cuplikan layar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelalaian Kompas.com," ujar dia.

Kompas.com mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan wartawan kami secara prosedural dan melanggar kode etik jurnalistik. Kesalahan tersebut terjadi murni karena kelalaian bukan kesengajaan. 

Atas kesalahan tersebut, Kompas.com meminta maaf jika merugikan PKS dan Ahmad Fathul Bari secara pribadi.

Artikel ini juga ditayangkan sebagai bentuk hak jawab atas keberatan Ahmad Fathul Bari.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X