Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari menyampaikan keberatan terkait pemberitaan Kompas.com yang berjudul "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri".

Menurut Fathul Bari, pemberitaan itu sangat fatal, keliru, dan merugikan nama baik PKS serta dia secara pribadi. Keberatan disampaikan kepada Kompas.com sebagai hak jawab atas pemberitaan tersebut. 

Fathul Bari menyatakan, ada komentar penulis yang dibuat sebagai judul. "Padahal itu bukan merupakan komentar saya," kata dia.

Kesalahan itu, menurut Fathul Bari, menyebabkan kalimat dalam judul berita tidak saling terkait.

"Sehingga maknanya kabur bahkan seolah merendahkan PKS," ujar dia.

Meskipun sudah ada perubahan dalam isi dan judul artikel, Fathul Bari tetap menganggap berita awal sudah tersebar luas dalam bentuk cuplikan layar yang memberikan efek buruk.

Artikel yang dipersoalkan tersebut telah diperbaiki dalam tautan berikut: PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

"Karena seolah menyampaikan bahwa PKS sebagai pihak yang sangat berharap mendapat jatah menteri atau seolah sangat berharap padahal tidak ditawarkan dan tidak ada kaitan dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, dan itu semua terjadi karena ketelodoran jurnalis Kompas.com yang tidak menyajikan berita secara baik, mencederai profesionalitas jurnalis, bahkan mengambil komentar tanpa izin dan konfirmasi," kata Fathul Bari.

"Dan kemudian berita tersebut diambil sebagian cuplikan layar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelalaian Kompas.com," ujar dia.

Kompas.com mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan wartawan kami secara prosedural dan melanggar kode etik jurnalistik. Kesalahan tersebut terjadi murni karena kelalaian bukan kesengajaan. 

Atas kesalahan tersebut, Kompas.com meminta maaf jika merugikan PKS dan Ahmad Fathul Bari secara pribadi.

Artikel ini juga ditayangkan sebagai bentuk hak jawab atas keberatan Ahmad Fathul Bari.