Kompas.com - 03/07/2020, 22:58 WIB
Tim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan KOMPAS.COM/IDONTim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tak melupakan problem kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meskipun tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan melupakan penanganan terhadap ancaman karhutla di tengah fokus pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19. Terlebih lagi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Oktober," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Apalagi, lanjut Bambang, saat ini tujuh provinsi di Indonesia saat ini terindikasi rawan terjadi karhutla.

Ketujuh provinsi itu yakni Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meningkatkan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya Karhutla, khususnya di tujuh provinsi yang rawan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menggencarkan modifikasi cuaca. Karenanya, ia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kondisi cuaca terbaru

Dengan demikian dapat dilakukan prediksi pergerakan potensi terjadinya karhutla agar rekayasa teknologi dapat dilakukan secara tepat. Ia juga meminta pemerintah ke depannya mencari solusi permanen untuk mengatasi karhutla.

"Pemerintah agar mencari solusi permanen dan jangka panjang dari permasalahan ancaman Karhutla yang sering terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," papar Bambang.

"Dikarenakan solusi tidak cukup hanya mengendalikan operasional dan analisis cuaca dari BMKG saja, namun perlu pengelolaan yang lebih matang, termasuk pengelolaan gambut yang sudah terbentuk sebelumnya," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia memasuki fase kritis kebakaran hutan dan lahan kedua yang dimulai pada Juni hingga September.

Ia mengklaim Indonesia sudah melewati fase kritis karhutla pertama di wilayah yang banyak titik apinya pada Maret hingga April.

"Kalau kita pelajari perilaku hotspot-nya (titik api), maka sebetulnya di Riau itu, di Sumatera bagian utara, Riau, Aceh, Sumut ada dua fase krisis," kata Siti usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

"Fase pertama di bulan Maret-April, fase keduanya masuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya yang nanti puncaknya bulan September atau Agustus akhir," ujar dia.

Baca juga: Antisipasi Karhutla, BMKG Sudah Petakan Area Rawan

Untuk mengantisipasi karhutla di fase krisis kedua, ia mengatakan bakal mengulang modifikasi cuaca yang dilakukan pada fase krisis pertama.

Modifikasi cuaca akan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan TNI AU.

Modifikasi cuaca nantinya berupaya menurunkan hujan di wilayah gambut agar lahan tetap basah dan terhindar dari potensi terbakar.

"Jadi awannya direkayasa, diinduksi sehingga awannya punya banyak air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh dan itu akhirnya membasahi gambut," ujar dia.

"Kemudian memberi air ke embung-embung yang dibangun dan nanti setelah yang kita lalui di Riau, itu ternyata dia basah gambutnya sehingga dia enggak dapat asap-asap itu," kata Siti.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.