Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, khususnya kebijakan KUR, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga telah mengeluarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020.
Aturan itu sebelumnya telah diubah dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketentuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.
Dalam Permenko tersebut, diberikan relaksasi penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya.
Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal
Diatur pula perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR.
Berdasarkan data posisi akhir Mei 2020 yang disampaikan 14 penyalur KUR, ternyata fasilitas bantuan yang diberikan pemerintah telah dimanfaatkan debitur KUR dengan cukup signifikan.
Hal itu bisa dilihat dari tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp 46,1 triliun.
Selain itu, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp 40,7 triliun.
Baca juga: Golkar Bagikan 1,2 Juta Paket Sembako, Airlangga Minta Kader Terus Bantu Ringankan Beban Warga
Kemudian, relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39.9 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2020 telah mencapai sebesar Rp 538,82 triliun dengan baki debet sebesar Rp 158,84 triliun diberikan kepada 20,5 juta debitur.
Adapun, tingkat non performing loan (NPL) KUR sampai dengan 31 Mei 2020 tercatat masih di posisi terjaga yaitu sebesar 1.18 persen.
Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan biaya penanganan Covid-19 dengan anggaran terakhir sebesar Rp 695,20 triliun sesuai Perpres No. 72 tanggal 24 Juni 2020.
Baca juga: Dorong Cost Digitalisasi Murah, Airlangga Ingin Harga Smartphone Makin Terjangkau
Selain penanganan Covid-19, anggaran tersebut juga ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi.
“Anggaran tersebut terdiri dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 yang merupakan program untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian,” ujarnya.
Adapun, program PEN tersebut terdiri dari anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dan dukungan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.
Selain itu, ada pula pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun dan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
Baca juga: Menko Airlangga: 10 Juta Orang Butuh Lapangan Pekerjaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.