Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/07/2020, 16:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di sejumlah daerah.

Pengetatan itu perlu dilakukan mengingat penambahan kasus harian Covid-19 mencapai rekor tertinggi pada Jumat (2/7/2020) kemarin.

"Kami mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 memperketat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB di masa transisi era new normal guna mencegah terjadinya kerumunan di area publik yang dapat menyebabkan lonjakan kasus positif," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Ia juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas terus melakukan penelusuran kontak secara agresif, dibarengi dengan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara masif.

Baca juga: Waspada, Jam Macet Jakarta Bergeser Saat PSBB Transisi

Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak dan cepat mengungkap kasus positif Covid-19 yang sebelumnya sulit terdeteksi.

Ia pun menyatakan semestinya pemerintah daerah tak mengendurkan aturan PSBB meskipun saat ini memasuki masa transisi.

"Pemerintah pusat hingga daerah harus fokus dan lebih serius pada pengendalian dan penanganan Covid-19 dengan memperketat kebijakan PSBB dan kebijakan-kebijakan lainnya, hingga kasus Covid-19 bisa dikendalikan," kata dia.

"Masyarakat juga harus memahami bahaya yang diakibatkan terinfeksi Covid-19 dan berperan aktif bersama-sama membantu upaya pemerintah dalam mengendalikan serta menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Patuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19," lanjut politikus Golkar itu.

Baca juga: Diduga Buka Diam-diam Selama PSBB Transisi, Diskotek Top One Digerebek Satpol PP

Indonesia diketahui kembali mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi Covid-19 dalam sehari berdasarkan data yang diumumkan pada Kamis (2/7/2020).

Tercatat ada penambahan 1.624 pasien positif Covid-19.

Berdasarkan catatan Kompas.com, angka tersebut merupakan jumlah kasus baru tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com