Mahfud: Korupsi Tidak Bisa Disebut Budaya, tetapi Kejahatan

Kompas.com - 03/07/2020, 13:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan praktik korupsi merupakan bukan budaya Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya Sarasehan Online bertema "Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa" yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM pada Jumat (3/7/2020).

" Korupsi tidak bisa disebut budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum," tegas Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Mahfud menjelaskan bahwa budaya merupakan produk akal budi manusia yang baik. Sehingga tidak mungkin korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia.

Mahfud yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara menyebut bahwa selama ini budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat, dan berperadaban tinggi.

Untuk itu, korupsi tidak bisa serta-merta dapat dianggap sebagai budaya Indonesia.

Mahfud juga menyatakan, kebiasaan buruk, misalnya, perilaku koruptif tidak boleh dianggap sebagai budaya.

Sebab, jika korupsu dianggap budaya, maka berarti Indonesia tunduk dan bersikap fatalistik terhadap kenyataan.

Padahal, lanjut dia, kebudayaan itu bersifat dinamis yang bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan.

Baca juga: Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

“Kita bisa mencatat, ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih, maka negara kita relatif bersih dari korupsi," katanya.

Dia menambahkan, ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, korupsi bisa diminimalisasi.

"Seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai akhir 1950-an dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih," ungkap Mahfud.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Nasional
Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 1.575.043 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa

UPDATE 4 Agustus: 1.575.043 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 68.131

UPDATE 4 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 68.131

Nasional
Soal Firli Bahuri Naik Helikopter Swasta, Dewas KPK: Kalau Ada Pelanggaran Etik, Akan Kita Sidang

Soal Firli Bahuri Naik Helikopter Swasta, Dewas KPK: Kalau Ada Pelanggaran Etik, Akan Kita Sidang

Nasional
Mendes: Tinggal 1 Persen Desa yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

Mendes: Tinggal 1 Persen Desa yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X