Tito Karnavian Minta Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tokoh agama dan tokoh adat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Meskipun digelar di tengah pandemi Covid-19, menurut Tito, Pilkada kali ini justru bisa menjadi ajang untuk menghasilkan pemimpin yang mampu menanggulangi pandemi.

Hal itu disampaikan Tito saat berdialog dengan para tokoh agama dan tokoh adat di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2020) malam.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak/Ibu untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini," kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

"Kita balik, tantangan menjadi peluang untuk bisa menekan angka kasus penularan Covid," lanjut dia.

Tito mengatakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat punya peran penting untuk mendukung pelaksanaan pilkada.

Sebab, tokoh-tokoh tersebut sangat dekat dengan masyarakat.

"Harapan kami, Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat, didengar oleh komunitas masing-masing, didengar oleh publik," ujar dia.

Salah satu cara membangkitkan optimisme masyarakat untuk melaksanakan pilkada, kata Tito, adalah dengan mengangkat isu penanganan Covid-19.

Hal ini dinilai lebih baik ketimbang memunculkan isu-isu primordial yang kerap terjadi pada pilkada.

"Justru dengan adanya pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19 dengan mengangkat isu Covid-19 sebagai isu yang paling utama dalam Pilkada ini. Jadi isinya mencari kepala daerah yang efektif bisa menangani Covid-19," ujar Tito.

Baca juga: Diduga Dukung Salah Satu Paslon, Puluhan Penyelenggara Pilkada Dilaporkan ke KPU Jember

"Kalau isu ini bisa kita angkat, termasuk dampak sosial dan ekonominya sebagai adu gagasan utama, kita bisa mereduksi dan menekan isu sensitif yang dapat menimbulkan konflik, seperti isu-isu primordial," katanya lagi.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).