Kompas.com - 03/07/2020, 09:24 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih Ketua DPRD Kutim. IstimewaBupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih Ketua DPRD Kutim.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Kali ini, Bupati Kutai Timur Ismunandar yang dicokok oleh KPK saat sedang berada di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Ismunandar adalah kepala daerah kedua yang ditangkap KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang dilantik sejak 20 Desember 2019 lalu.

"Semalam kita amankan sang bupati beserta istrinya dan seorang kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dari sebuah hotel di Jakarta, kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Ketiganya saat ini telah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya di Jakarta

Selain ketiganya, dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pihak secara terpisah di Kutai Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur.

"Yang di Jakarta iya (sudah dibawa), ada pihak lainnya kita amankan di Kutim dan Samarinda," imbuh Nawawi.

Dalam perkara ini, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.

Meski demikian, KPK belum merilis lebih jelas kasus apa yang dimaksud.

"Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Bupati Sidoarjo

Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Rabu (26/2/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Rabu (26/2/2020).

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dalam sebuah OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 7 Januari 2020.

Saiful ditangkap atas dugaan kasus suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

Ia diduga menerima suap senilai Rp 550 juta dari pengusaha Ibnu Ghopur dan Totok agar perusahaan milik Ibnu dapat mengerjakan proyek infrastruktur.

Selain Saiful, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Sidoarjo Sunarti Setyaningsih serta pejabat pembuat komitmen pada Dinas PU dan BMSDA Sidoarjo Judi Tetrahastoto juga diduga menerima uang dari Ibnu dan Totok.

Saat ini, proses hukum terhadap Saiful Ilah telah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X