Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kompas.com - 02/07/2020, 16:30 WIB
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Fabian Januarius KuwadoDirektur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, kemudahan dalam berusaha di Indonesia masih rendah.

Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi struktural dalam langkah kebijakan pemerintah.

" Daya saing dan kemudahan berusaha Indonesia masih rendah. Proses reformasi struktural sebenarnya bukan atau baru berlangsung saat ini," kata Robert dalam diskusi bertajuk Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: KPPOD Kritik Ketentuan Pengalihan Kewenangan Daerah ke Pusat di RUU Cipta Kerja

Robert mengatakan, sejak 2015 pemerintah telah berupaya mereformasi kebijakan terkait kemudahan berusaha. Tercatat, pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi.

Kemudian, diikuti penerbitan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Online Single Submission).

"Inilah inisiatif-inisiatif yang merupakan reformasi struktural, reformasi yang ingin melakukan perubahan struktur ekonomi kita, agar lebih meluaskan para pihak yang terlibat sekaligus juga mengubah struktur perekonomian kita yang lebih inklusif, mendorong pertumbuhan yang berkualitas" ungkap Robert.

Baca juga: KPPOD: RUU Cipta Kerja Memperumit Tumpang Tindih Regulasi Lahan

Kendati demikian, Robert memandang implementasi paket kebijakan itu tidak sepenuhnya efektif.

Menurut dia, setelah lima tahun berjalan, implementasi sistem pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik tidak sesuai harapan.

Padahal, sistem tersebut dibuat agar proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat, murah dan sederhana.

Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Kecil Juga Diberi Akses Kemudahan Berusaha

Kemudian, Robert menyoroti persoalan regulasi yang justru menyulitkan pengusaha.

Ia menyebut ada sekitar 19.000 regulasi di tingkat kementrian/lembaga, 4.000 regulasi dalam bentuk undang-undang, PP dan Perpres, serta 15.000 regulasi di tingkat pemerintah daerah.

"Kita butuh pembenahan di hulu, deregulasi guna menjamin kepastian dan kemudahan berusaha," kata Robert.

"Semakin banyak regulasi, semakin banyak urusan yang diatur," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X