Kompas.com - 02/07/2020, 16:30 WIB
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Fabian Januarius KuwadoDirektur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, kemudahan dalam berusaha di Indonesia masih rendah.

Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi struktural dalam langkah kebijakan pemerintah.

"Daya saing dan kemudahan berusaha Indonesia masih rendah. Proses reformasi struktural sebenarnya bukan atau baru berlangsung saat ini," kata Robert dalam diskusi bertajuk Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: KPPOD Kritik Ketentuan Pengalihan Kewenangan Daerah ke Pusat di RUU Cipta Kerja

Robert mengatakan, sejak 2015 pemerintah telah berupaya mereformasi kebijakan terkait kemudahan berusaha. Tercatat, pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi.

Kemudian, diikuti penerbitan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Online Single Submission).

"Inilah inisiatif-inisiatif yang merupakan reformasi struktural, reformasi yang ingin melakukan perubahan struktur ekonomi kita, agar lebih meluaskan para pihak yang terlibat sekaligus juga mengubah struktur perekonomian kita yang lebih inklusif, mendorong pertumbuhan yang berkualitas" ungkap Robert.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPPOD: RUU Cipta Kerja Memperumit Tumpang Tindih Regulasi Lahan

Kendati demikian, Robert memandang implementasi paket kebijakan itu tidak sepenuhnya efektif.

Menurut dia, setelah lima tahun berjalan, implementasi sistem pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik tidak sesuai harapan.

Padahal, sistem tersebut dibuat agar proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat, murah dan sederhana.

Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Kecil Juga Diberi Akses Kemudahan Berusaha

Kemudian, Robert menyoroti persoalan regulasi yang justru menyulitkan pengusaha.

Ia menyebut ada sekitar 19.000 regulasi di tingkat kementrian/lembaga, 4.000 regulasi dalam bentuk undang-undang, PP dan Perpres, serta 15.000 regulasi di tingkat pemerintah daerah.

"Kita butuh pembenahan di hulu, deregulasi guna menjamin kepastian dan kemudahan berusaha," kata Robert.

"Semakin banyak regulasi, semakin banyak urusan yang diatur," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X