16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Kompas.com - 02/07/2020, 15:54 WIB
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker) Dok. Humas DPR-RIKetua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi ( Baleg) DPR menggelar rapat evaluasi Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan hasil rapat, ada 16 RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, 4 RUU tambahan dari DPR dan pemerintah, serta 2 RUU yang diganti dengan RUU yang lain.

"Mengurangi 16 Rancangan Undang-Undang dari Prolegnas prioritas tahun 2020," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat membacakan kesimpulan rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Salah satu RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII.

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Dihubungi seusai rapat, ia menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu.

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

Usulan ini sontak mendapat kritik dari berbagai pihak. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyesalkan sikap Komisi VIII DPR yang memutuskan menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Baca juga: Polemik Penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Menurut Fuad, DPR tidak memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum bagi korban-korban kekerasan seksual.

"Kesulitan pembahasan menurut kami dikarenakan tidak adanya political will untuk memberikan keadilan bagi korban," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Berikut 16 RUU yang ditarik dari Prolegnas prioritas tahun 2020:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

 

RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2020:

Usulan Komisi III

1. RUU tentang Jabatan Hakim

2. RUU tentang Kejaksaan (Komisi III dan Pemerintah)

Usulan Pemerintah

1. RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. RUU Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 3004 tentang Kejaksaan (Komisi III dan pemerintah).

 

RUU yang diganti dalam Prolegnas prioritas 2020:

1. Baleg mengganti RUU tentang Penyadapan dengan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

2. Pemerintah mengganti RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

Nasional
Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Nasional
Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Nasional
Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Nasional
Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Nasional
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Nasional
Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Nasional
Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Nasional
Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X