Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Kompas.com - 02/07/2020, 15:35 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih Ombudsman RIAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan untuk mengatasi masalah rangkap jabatan pada komisaris BUMN.

Alamsyah mengatakan, aturan itu diperlukan untuk mengatur pos-pos komisaris perusahaan BUMN mana saja yang dapat diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, serta mana yang tidak.

"Yang seperti itu harus diplot, diatur dalam perpres sehingga kemudian jelas di mana saja dan tentunya dalam merancang perpresnya dikonsultasikan kepada publik," kata Alamsyah dalam sebuah acara diskusi, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Alamsyah mencontohkan, jabatan komisaris BUMN yang bergerak di industri pertahanan PT Pindad. Sudah semestinya diserahkan kepada orang dengan latar belakang militer.

"Pindad ya boleh lah, jelas lah. Alamsyah Saragih ditaruh di Pindad, rusak Pindad-nya. Tapi kalau kawan-kawan dari TNI yang ditaruh di situ masuk akal," ujar Alamsyah.

Alamsyah melanjutkan, perpres tersebut sebaiknya juga mengatur boleh tidaknya ASN dan TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan komisaris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Alamsyah, tidak masalah bila ASN dan TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai komisaris BUMN selama didasari oleh alasan kompetensi.

Baca juga: Mirza Adityaswara Resmi Jabat Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Namun, ia mengingatkan, para ASN dan TNI/Polri aktif yang menduduki jabatan komisaris tersebut tidak boleh mendapat penghasilan ganda.

"Perpres mengatur yang satu lagi, jangan rangkap penghasilan dong, jangan diputar-putar. Jangan kemudian datang cuma berapa kali, kinerjanya enggak begitu bagus, tapi dapat sekian belas miliar," kata Alamsyah.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI mengungkap adanya indikasi praktik rangkap jabatan di jajaran komisaris BUMN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.