ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Kompas.com - 02/07/2020, 15:13 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, temuan Ombudsman terkait rangkap jabatan komisaris BUMN merupakan salah satu gejala dari masalah-masalah yang ada di BUMN.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz berpendapat, masalah yang mendasar adalah susunan direksi dan komisaris yang dinilainya tidak proporsional.

"Salah satu problem yang sesungguhnya ada tidak hanya bicara soal mereka rangkap jabatan tapi pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah jabatan-jabatan di manajemen BUMN seperti direksi dan komisaris secara jumlah sudah proporisonal," kata Donal dalam sebuah diskusi, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: ASN hingga TNI-Polri Terindikasi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Bagaimana Penghasilannya?

Donal mengungkapkan, ada beberapa perusahaan BUMN yang memiliki jumlah direksi sama dengan jumlah komisaris.

Ia juga menyebutkan, ada perusahaan BUMN yang jumlah komisarisnya mencapai sembilan orang.

"Pertanyaannya apakah benar sebuah BUMN membutuhkan komisaris sebanyak itu? Apalagi di sebuah anak perusahaan BUMN," ujar Donal.

Permasalahannya, kata Donal, Undang-Undang BUMN memang tidak mengatur komposisi komisaris dan direksi sebuah perusahaan secara mengikat.

"Ini menurut saya salah satu persoalan awal sealain soal rangkap jabatan," kata Donal.

Baca juga: ASN Jadi Komisaris Anak BUMN, Ombudsman: Sama Saja Kerja di Swasta

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar jumlah komisaris di perusahaan BUMN, terutama anak-anak perusahaan, cukup dibatasi 2-3 orang saja.

"Tergantung nanti dilihat lagi, exposure atau berapa luas cakupan kerja, income, variabel-variabel itu turut mempengaruhi," kata Donal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X