Kompas.com - 02/07/2020, 14:05 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengajukan sejumlah perubahan dari RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

Yasonna mengatakan, pemerintah mengusulkan untuk menarik RUU Tentang Keamanan Laut dari Prolegnas prioritas 2020 dan digantikan dengan RUU tentang Landas Kontinen.

"RUU tentang keamanan laut nantinya kita harapkan bisa kita bahas pada prioritas tahun 2021," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Baleg DPR terkait evaluasi prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Ia melanjutkan, dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 terdapat 13 RUU yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk disiapkan naskah akademik dan dilanjutkan pembahasannya.

Tiga belas RUU tersebut diantaranya adalah Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP), RUU Pemasyarakatan, RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, RUU Bea Materai dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Baca juga: Polemik Penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

"Kemudian, ada RUU Narkotika, RUU Badan keuangan, RUU Otonomi khusus papua, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Pertimbangan Keuangan antara Pempus Pemda, RUU Ibukota Negara, dan RUU Keamanan Laut (diganti jadi RUU Landas Kontinen)," katanya.

Yasonna juga mengatakan, pemerintah mengusulkan 2 tambahan dua RUU untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

"Mengusulkan RUU tentang sistem perencanangan pembangunan nasional dan RUU tentang Kejaksaan RI," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Nasional
Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Viral Video TNI Kerahkan Tank Untuk Penyekatan Mudik di Perbatasan Bekasi-Bogor, Ini Penjelasan TNI AD

Nasional
Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Wapres: Pemerintah Harap UU Soal Wakaf Direvisi

Nasional
Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Kasus Suap ke Penyidik KPK, Sekretaris Daerah Tanjungbalai Diperiksa

Nasional
Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Wapres: Pemanfaatan Teknologi Digital Tingkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengelolaan Wakaf

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Taiwan, Total 4.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Taiwan, Total 4.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wapres Sebut Kepercayaan Publik Soal Pengelolaan Wakaf Harus Ditingkatkan

Wapres Sebut Kepercayaan Publik Soal Pengelolaan Wakaf Harus Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X