Arahan Presiden Jokowi untuk Polri pada HUT Ke-74 Bhayangkara

Kompas.com - 02/07/2020, 11:56 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) selaku inspektur upacara memberikan pengarahan dalam Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) selaku inspektur upacara memberikan pengarahan dalam Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada Polri dalam Upacara Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020, di Istana Negara, Rabu (1/7/2020).

Dalam amanatnya, Presiden menekankan peran Polri dalam membantu menangani masalah pandemi virus corona Covid-19.

Menurut Jokowi, seluruh jajaran Polri harus turut hadir dan terlibat dalam upaya penanganan pandemi di masing-masing wilayah sesuai kewenangan yang ada.

Baca juga: Akui Banyak Kekurangan, Kapolri Minta Maaf dan Janji Benahi Polri

"Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan," kata Jokowi.

"Mulai dari jajaran mabes dan polda, polres, polsek, sampai bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, aman, dan damai," sambungnya.

Kepala Negara menyebut bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hal yang paling utama.

Maka, jajaran Polri harus dapat mengemban tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, tetapi tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga diminta untuk memperkuat sinergi dengan sejumlah lembaga lain, seperti Kejaksaan dan KPK.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Kepala Negara menekankan koordinasi ini penting untuk mempercepat dan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran sejumlah Rp 695,2 triliun, yang dapat meningkat apabila dibutuhkan, harus dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X