Kompas.com - 02/07/2020, 05:56 WIB
Sejumlah personel Polres Serang Kota mengikuti prosesi penyiraman air saat merayakan kenaikan pangkat dan HUT Bhayangkara ke-74 di Serang, Banten, Rabu (1/7/2020). Prosesi penyiraman air secara massal dengan menggunakan rantis water canon dilakukan untuk memeriahkan HUT Polri sekaligus kenaikan pangkat 41 personel polisi setempat yang telah berprestasi dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah personel Polres Serang Kota mengikuti prosesi penyiraman air saat merayakan kenaikan pangkat dan HUT Bhayangkara ke-74 di Serang, Banten, Rabu (1/7/2020). Prosesi penyiraman air secara massal dengan menggunakan rantis water canon dilakukan untuk memeriahkan HUT Polri sekaligus kenaikan pangkat 41 personel polisi setempat yang telah berprestasi dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan aparat kepolisian agar tak terlibat dalam politik praktis.

Hal itu disampaikan Bambang terkait peringatan HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh setiap 1 Juli.

Kepolisian harus terus menjaga jarak dari godaan politik,” kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Firli Sebut KPK Butuh Polri dalam Memberantas Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat perihal larangan Polri terlibat dalam politik praktis.

Hal itu tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Namun, ia berpandangan, posisi Kapolri yang berada di bawah presiden berpotensi menimbulkan kerawanan.

“Meski UU mengatur Polri tidak diperbolehkan terlibat dalam politik, posisi kapolri yang ditunjuk presiden dan berada di bawah presiden secara langsung, rawan digunakan untuk kepentingan pragmatis,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Menjaga sikap netral secara konsisten dinilai menjadi salah cara bagi Polri untuk membangun kepercayaan publik.

Ia mengutip survei yang dilakukan LSI Denny JA bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri pada 2018 sebesar 87,8 persen.

Kemudian, menurun setahun setelahnya menjadi 72,1 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X