PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap memilih berada di luar Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meskipun isu perombakan kabinet mencuat.

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, PKS menyadari bahwa saat ini berbagai pihak sudah memahami posisi PKS yang memilih berada di luar pemerintahan.

"Semua pihak sudah tahu dan menghargai sikap PKS," kata Ahmad saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle, Fadli Zon Usul Presiden Evaluasi 2 Sektor Ini

Ahmad menyebutkan, sikap PKS yang memilih menjadi oposisi ini sudah disampaikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman dalam Rakornas PKS bulan November 2019 lalu.

Sikap itu juga sudah menjadi hasil keputusan Mejelis Syuro PKS.

"Kami menegaskan bahwa hingga 2024, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Ahmad.

Baca juga: Soal Ancaman Reshuffle, Moeldoko: Jangan Sampai Itu Digunakan

Ahmad menyebutkan, ada tiga alasan kenapa PKS memilih sebagai partai oposisi. Pertama, PKS merasa memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi.

"PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan," kata dia.

Saat ini, selain PKS, hanya Partai Demokrat dan PAN yang juga berada di luar pemerintahan. Parpol lainnya merapat ke pemerintah.

Kedua, Ahmad menyebut PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas.

Baca juga: Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik

PKS yang pada pilpres 2019 lalu mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui telah kalah dan menolak untuk bergabung di pemerintahan.

"Sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," kata dia.

Ketiga, pilihan PKS merupakan komitmen untuk mendengarkan suara konstituen yang berharap PKS berada di luar pemerintahan.

Harapan itu muncul agar pemerintahan Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab.

"Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," kata dia.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi