Kompas.com - 01/07/2020, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, keputusan Komisi VIII menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, memiliki alasan yang masuk akal.

Sebab, menurut Dasco, RUU PKS telah menimbulkan polemik di masyarakat.

"Apa yang diusulkan (Komisi VIII) juga rasional, karena RUU ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga, ini kan sudah sangat panjang polemik ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas

Dasco mengatakan, penarikan itu berdasarkan pada mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, RUU PKS nantinya dapat kembali dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Apabila hal ini disepakati, maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU, kemudian seperti beberapa RUU lain nanti akan dikeluarkan (dan masuk) dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujar Dasco.

Usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan pimpinan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020).

RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Baca juga: Komisi VIII Sebut RUU PKS Diusulkan Ditarik dari Prolegnas karena Proses Lobi Buntu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Maka, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Nasional
Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Sebut Hanya Ikut Takdir Jadi Capres, Anies: Saya Tidak Punya Uang, Tak Punya Mesin Kampanye

Nasional
Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Komnas HAM: Korban Kanjuruhan Meninggal karena Kurang Oksigen dan Gas Air Mata

Komnas HAM: Korban Kanjuruhan Meninggal karena Kurang Oksigen dan Gas Air Mata

Nasional
Prabowo: Kita Selalu Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, tapi Harus Disesuaikan Kondisi Ekonomi

Prabowo: Kita Selalu Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, tapi Harus Disesuaikan Kondisi Ekonomi

Nasional
Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Airlangga Pastikan Bakal Terima Safari Politik Puan Sabtu Ini

Nasional
Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Nasional
Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasdem Usung Anies, PKS Sebut Rencana Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat Jadi 82 Persen

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Nasional
Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Nasional
Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.