Kompas.com - 01/07/2020, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, keputusan Komisi VIII menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, memiliki alasan yang masuk akal.

Sebab, menurut Dasco, RUU PKS telah menimbulkan polemik di masyarakat.

"Apa yang diusulkan (Komisi VIII) juga rasional, karena RUU ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga, ini kan sudah sangat panjang polemik ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas

Dasco mengatakan, penarikan itu berdasarkan pada mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, RUU PKS nantinya dapat kembali dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Apabila hal ini disepakati, maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU, kemudian seperti beberapa RUU lain nanti akan dikeluarkan (dan masuk) dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujar Dasco.

Usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan pimpinan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020).

RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Baca juga: Komisi VIII Sebut RUU PKS Diusulkan Ditarik dari Prolegnas karena Proses Lobi Buntu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Maka, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.