Ombudsman Terima 1.330 Laporan dalam Dua Bulan, Terbanyak soal Bansos

Kompas.com - 01/07/2020, 17:25 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRAnggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI telah menerima 1.604 aduan melalui Posko Pengaduan Ombudsman terkait Covid-19 yang sudah dua bulan berjalan dari 29 April 2020 hingga 30 Juni 2020.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely P Soebekty mengatakan, aduan yang paling banyak diterima Ombudsman adalah aduan terkait bantuan sosial, yakni berjumlah 1.330 laporan.

"Apa saja yang paling banyak dilaporkan? 83 persen aduan yang masuk ke posko ini adalah tentang bantuan sosial," ujar Lely dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: 3 Fakta Bansos Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok

Aduan kedua terbanyak yang dilaporkan adalah sektor ekonomi dan keuangan sebanyak 176 pengaduan atau 11 persen, disusul transportasi 52 pengaduan (3 persen), layanan kesehatan 38 pengaduan (2 peren) dan sektor keamanan 8 pengaduan (1 persen).

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengungkapkan, keluhan soal bansos yang diterima Ombudsman adalah terkait prosedur dan persyaratan menerima bantuan sosial.

"Jadi meskipun ketika kami bertemu Kemensos dan Kemendes mereka bilang kami sudah menjelaskan semuanya detail, tapi kan masyarakat tidak paham. Masalahnya bagaimana supaya masyarakat paham," kata Suady,

Pengaduan lainnya yang diterima Ombudsman adalah terkait penyaluran bantuan yang tidak merata serta penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Lely menambahkan, jumlah aduan yang diterima posko Ombudsman mulai menurun.

Baca juga: Setengah Ton Telur Bansos Pemprov Jabar untuk Warga Depok Membusuk, Ini Penjelasannya

Oleh karena itu, pihaknya akan menghentikan penerimaan aduan via formulir daring per 7 Juli 2020 mendatang.

"Kami menilai bahwa pengaduan tentang Covid sudah mulai bisa diintegrasikan kembali melalui jalur-jalur reguler," kata Lely.

Lely mengatakan, per 7 Juli 2020 mendatang, aduan terkait Covid-19 disampaikan melalui surat, email, website ombudsman.go.id, call center Ombudsman 137 serta WhatsApp center.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X