Anggota Ombudsman Minta Pemprov DKI Evaluasi SIKM, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/07/2020, 15:54 WIB
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Alvin Lie di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan wajib menunjukkan Surat Izin Keluar/Masuk ( SIKM) bagi warga yang masuk wilayah DKI Jakarta.

Alvin mengaku mendapat banyak keluhan terkait kebijakan tersebut. Salah satunya soal ketidakpastian terkait terbitnya SIKM yang membuat SIKM baru terbit beberapa saat sebelum dengan jadwal keberangkatan.

"Yang dikhawatirkan, selain pelayananan lamban tidak ada kepastian, beberapa kasus itu SIKM itu baru terbit pada pagi hari jadwal keberangkatan," kata Alvin, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Kini Tes Covid-19 untuk Dapat SIKM Lebih Simpel

Alvin juga menerima laporan bahwa ada yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan dengan menawarkan jasa pengurusan SIKM.

"Ada pihak-pihak yang menawarkan jasa, Pak lewat kami saja dijamin keluar. Ini tolong dicermati karena kalau ini sudah menjadi lahan komersial, rusak sistem SIKM ini," kata Alvin.

Alvin menuturkan, keluhan-keluhan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, melainkan juga dari para anggota DPR serta pejabat eselon I pemerintah.

"Menelpon tidak bisa, lewat server juga tidak bisa. Sampai sekelas mereka pun kesulitan, ini masalah server ini sudah sejak awal saya koordinasi dengan Kepala Perwakilan Jakarta tapi sampai hari ini belum berhasil diatas," kata Alvin.

Oleh karena itu, Alvin meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan tersebut karena beberapa daerah pun juga telah mencabut peraturan serupa.

Baca juga: Organda Minta Kelonggaran SIKM, Ini Kata Dishub Jakarta

Diberitakan, orang yang keluar atau masuk wilayah Jakarta tetap wajib memiliki surat izin keluar masuk (SIKM) pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Pemprov DKI Jakarta akan tetap memeriksa kepemilikan SIKM di wilayah perbatasan.

"Pemeriksaan SIKM tetap dilaksanakan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/6/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X