92 Kabupaten/Kota Belum Perbarui Data Penduduk Miskin Sejak 2015

Kompas.com - 01/07/2020, 15:10 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data kemiskinan penduduk sejak 2015.

Hal ini disampaikan Juliari saat melaporkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020)

"Yang tidak pernah update sama sekali dari tahun 2015 ada 92 kabupaten/kota," ujar Juliari.

Kemudian, ia mengatakan juga ada sejumlah daerah yang data kemiskinannya tidak lengkap di DTKS.

Baca juga: Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

Menurut Juliari, sebanyak 319 kabupaten/kota hanya memperbarui 50 persen data kemiskinan.

"Sekitar 319 kabupaten/kota mengupdate data kemiskinannya, namun tidak sampai 50 persen. Jadi misalnya ada kabupaten-kota yang datanya 1.000, yang dia update mungkin 400," tutur Juliari.

Sementara itu, hanya 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan lebih dari 50 persen.

"Yang mengupdate lebih 50 persen dari datanya adalah 103 kabupaten/kota," ucapnya.

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah ada 92 kabupaten/kota, yang setengah parah ada 319, yang lumayan 103," lanjut Juliari.

Baca juga: Tinjau Penyerahan Bansos di Bogor, Menko PMK Temukan Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Ia pun menjelaskan, hingga Januari 2020 ada 97,3 juta individu yang terdaftar di DTKS.

Disebutkan, sebanyak 82,5 persen di antaranya terkonfirmasi memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Juliari mengatakan Kemensos akan melakukan verifikasi data masif di tahun mendatang.

"Kemarin Bappenas sudah menganggarkan sejumlah anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi validasi lebih masif di tahun 2021," kata Juliari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X