Baleg DPR Sepakati Pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kompas.com - 01/07/2020, 14:11 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI menyepakati pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ( PRT), Rabu (1/7/2020).

Ketua Panja RUU Pelindungan PRT Willy Aditya mengatakan, RUU Pelindungan PRT selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisatif DPR.

"Ini sudah selesai di Baleg, kemudian disepakati dan dibawa ke paripurna. Jika sepakat, baru nanti diserahkan kepada pemerintah," kata Willy saat dihubungi, Rabu.

Jika paripurna menyetejui RUU Pelindungan PRT, maka berikutnya DPR akan mengirimkan draf kepada pemerintah.

Baca juga: Desak Pengesahan RUU PRT, Puluhan Perempuan Demo di Kantor DPRD

Pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan surat presiden (surpres) untuk kepada DPR untuk memulai pembahasan.

"Setelah surpres turun, akan dirapatkan di Badan Musyawarah dibahas di AKD mana," jelas Willy.

Ia menjelaskan, RUU Pelindungan PRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal.

Willy mengatakan, hal-hal pokok yang diatur dalam RUU Pelindungan PRT, antara lain soal perekrutan PRT baik secara langsung maupun tidak langsung, aturan penyalur PRT dan hak-hak bagi PRT.

Disebutkan Willy, ada bab tentang lingkup pekerjaan PRT, hubungan kerja, hak dan kewajiban, pendidikan dan pelatihan, penyalur pekerja rumah tangga, pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Baca juga: Mengaku Agen Penyalur Kerja, Pria Ini Rampok dan Perkosa Calon PRT

Selain itu, ada pula bab tentang larangan dan ketentuan pidana.

Dalam rapat pleno Baleg, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Pelindungan PRT bertujuan untuk memberikan pelindungan dasar bagi PRT.

"Yang kita inginkan adalah perlindungan yang bersifat sosiokultural. Jadi tidak mengubah secara drastis dan tidak menimbulkan perdebatan apakah RUU Pelindungan PRT ini menjadi hubungan industrialis, itu sama sekali tidak," kata Supratman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Nasional
Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Nasional
Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X