Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Surakarta Wajibkan Pelaku Usaha Kirim Proposal

Kompas.com - 30/06/2020, 22:19 WIB
Sekretaris Daerah Kota Solo yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani di Solo, Jawa Tengah. KOMPAS.com/LABIB ZAMANISekretaris Daerah Kota Solo yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani di Solo, Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mewajibkan pelaku usaha mengirim proposal sebelum memulai aktivitas usahanya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani saat berbincang ihwal upaya pemerintah daerah mengendalikan Covid-19 di masa transisi secara virtual di kanal youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Pelaku Usaha Perhotelan Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ahyani mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi penularan Covid-19. Dengan demikian tempat usaha yang berpotensi mengumpulkan orang dapat terpantau oleh Pemkot.

"Ketika tempat jasa dan dagang berkegiatan, harus sampaikan proposal dan nanti Pemkot turunkan tim supervisi dari TNI-Polri dan kesehatan dan ketertiban melakukan supervisi," ujar Ahyani.

Selain itu, Pemkot Surakarta juga meminta pihak yang hendak menyelenggarakan pertemuan, hajatan, dan kegiatan yang mengumpulkan massa juga menyampaikan proposal terlebih dahulu.

Kemudian, Pemkot akan memantau pemberlakuan protokol kesehatan dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Dengan demikian jika terjadi penambahan kasus Covid-19 secara tiba-tiba, Pemkot bisa melacak penularan dari kerumunan massa yang terdata.

"Kami tetap berupaya agar protokol kesehatan dikawal dengan ketat sehingga nanti sekiranya ada perkembangan negatif, misal ada kasus baru bisa kita lacak darimana sumbernya. Ini yang kita upayakan agar masyarakat tidak terlalu tertekan," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X