Sosiolog: Perlu “Champion” untuk Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 30/06/2020, 21:56 WIB
Sosiolog UI Imam Prasodjo. KOMPAS.com/ICHA RASTIKASosiolog UI Imam Prasodjo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menilai, perlu adanya champion atau tokoh yang dianggap berpengaruh di sebuah komunitas, untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan bertujuan untuk memutus rantai penularan virus corona atau Covid-19, antara lain mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak fisik.

“Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat maupun Daerah) mungkin harus dibantu para champion di lokal kerumunan itu,” kata Imam melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kerumunan kepanitiaan upacara pernikahan tentu beda, mungkin pihak keluarga yang harus dilibatkan, di pasar tradisional dan di kerumunan tempat peribadatan juga beda,” sambung dia.

Sebelum menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut, Imam mengingatkan pemerintah daerah untuk memetakan terlebih dahulu titik mana yang dianggap paling rentan.

Kemudian, protokol yang dibuat juga harus menyesuaikan lokasi atau titik-titik yang dianggap rentan tersebut.

Dengan adanya para champion tersebut pada tahap sosialisasi, aparat keamanan tidak menjadi satu-satunya yang diandalkan.

“Baru kemudian aparat, mulai satpam, polisi, itu menjadi back up, bukan yang utama malah menurut saya,” tuturnya.

Baca juga: Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

Dengan adanya aparat keamanan, kata Imam, masyarakat cenderung patuh, namun didasari rasa takut.

Sementara, masyarakat seharusnya patuh menerapkan protokol kesehatan karena rasa tanggung jawab.

“Saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri agar saya tidak tertular karena kalau saya tertular, istri dan anak saya akan repot atau tanggung jawab kepada orang lain,” ucap Imam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X