Sosiolog: Perlu “Champion” untuk Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 30/06/2020, 21:56 WIB
Sosiolog UI Imam Prasodjo. KOMPAS.com/ICHA RASTIKASosiolog UI Imam Prasodjo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menilai, perlu adanya champion atau tokoh yang dianggap berpengaruh di sebuah komunitas, untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan bertujuan untuk memutus rantai penularan virus corona atau Covid-19, antara lain mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak fisik.

“Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat maupun Daerah) mungkin harus dibantu para champion di lokal kerumunan itu,” kata Imam melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kerumunan kepanitiaan upacara pernikahan tentu beda, mungkin pihak keluarga yang harus dilibatkan, di pasar tradisional dan di kerumunan tempat peribadatan juga beda,” sambung dia.

Sebelum menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut, Imam mengingatkan pemerintah daerah untuk memetakan terlebih dahulu titik mana yang dianggap paling rentan.

Kemudian, protokol yang dibuat juga harus menyesuaikan lokasi atau titik-titik yang dianggap rentan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya para champion tersebut pada tahap sosialisasi, aparat keamanan tidak menjadi satu-satunya yang diandalkan.

“Baru kemudian aparat, mulai satpam, polisi, itu menjadi back up, bukan yang utama malah menurut saya,” tuturnya.

Baca juga: Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

Dengan adanya aparat keamanan, kata Imam, masyarakat cenderung patuh, namun didasari rasa takut.

Sementara, masyarakat seharusnya patuh menerapkan protokol kesehatan karena rasa tanggung jawab.

“Saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri agar saya tidak tertular karena kalau saya tertular, istri dan anak saya akan repot atau tanggung jawab kepada orang lain,” ucap Imam.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Nasional
Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.