Dorong "Cost" Digitalisasi Murah, Airlangga Ingin Harga Smartphone Makin Terjangkau

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mendorong cost atau biaya digitalisasi semakin murah.

“Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone," papar Airlangga saat konfrensi pers Peluncuran Program Dukungan UMKM Indonesia GrabForGood 2020, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Tujuannya, kata dia, agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang melek digital sehingga ke depan bisa dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi lewat e-commerce.

Bukan tanpa alasan Airlangga mengatakan itu, sebab masih ada kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses atau memanfaatkan layanan digital.

Baca juga: Menkominfo Minta Tambahan Anggaran untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Padahal, kata Airlangga, transformasi digital merupakan suatu keharusan. Apalagi di masa pandemi ini, migrasi dari offline ke online adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat.

“Berbagai negara pun mendorong digitalisasi ekonomi agar tidak ketinggalan," tutur Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Untuk itu, Arilangga mengatakan pandemi Covid-19 mestinya menjadi momentum bagi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital.

Apalagi selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), infrastruktur dan layanan digital terbukti menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif.

"Misalnya, bekerja berjualan dan belajar dari rumah," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menko Airlangga: 10 Juta Orang Butuh Lapangan Pekerjaan

Terkait dengan transformasi digital, Airlangga menyebutkan, tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendorong inklusivitas.

Menurutnya, pemerintah pun berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berbisnis secara online.

Maka dari itu, pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan diperlukan UMKM agar dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.

"Tentu dengan digitalisasi, jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti warung sembako berbasis online, ini juga harus diapresiasi dan kita berharap akan makin banyak yang serupa," terangnya.

Rp 695 triliun untuk tangani Covid-19

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda 216 negara di dunia telah memberikan tekanan pada perekonomian.

Sebagai upaya penanganannya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) sudah menyiapkan dana sekitar Rp 695 triliun. Rinciannya adalah Rp 87,5 trililun untuk penanganan kesehatan dan Rp 607,5 triliun buat pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah pun terus mengawal masa transisi PSBB menuju tatanan kenormalan baru agar penyebaran second wave atau gelombang kedua Covid-19 tidak terjadi, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Pencairan Anggaran Covid-19 Masih Kecil, Sri Mulyani Tak Salahkan Kemenkes

"Pemerintah mempersiapkan agar situasi new normal ini bisa dioptimalkan antara pencegahan penyebaran virus (safeguard our lives) dan penyelamatan perekonomian (safeguard our livelihoods)," katanya.

Para pemimpin negara di ASEAN juga menyepakati bahwa untuk menghentikan pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan kerja sama untuk penemuan vaksin dan diharapkan menjadi public goods atau tersedia untuk kemanusiaan.

"Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Super Deduction Tax 300 persen untuk mendorong kegiatan penemuan vaksin tersebut," tegas Airlangga Hartarto.