Presiden Jokowi Dinilai Tak Sepatutnya Tunjukkan Kemarahan ke Bawahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu mempertontonkan kemarahannya kepada publik atas kinerja jajaran menterinya dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jokowi semestinya enggak usah marah-marah menguliti menteri di depan publik. (Karena) sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan Presiden dipertontonkan," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2020).

Menurut dia, baik buruknya kinerja kementerian bergantung pada seberapa cakap seorang presiden dalam memberikan instruksi kepada menteri, dan bagaimana menteri tersebut menjabarkan instruksi itu untuk dieksekusi di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan jiwa kepemimpinan yang kuat agar para menteri dapat bekerja sesuai dengan arahan yang telah diberikan sebelumnya.

Pangi menambahkan, jika memang Presiden ingin mengganti sejumlah menteri karena dianggap kinerjanya kurang baik, maka tidak perlu dengan mempertontonkan kemarahan di depan publik.

"Sudah enggak zamannya menteri diceramahi pakai marah-marah segala," ucapnya.

Menurut dia, Presiden akan terlihat lebih berkelas bila melakukan reshuffle senyap berbasis kinerja. Dalam hal ini, reshuffle didasarkan pada key performance indicator (KPI) yang telah dicapai oleh setiap menteri secara terukur.

"Bukan penilaian berdasarkan like or dislike, asumsi, atau pikiran liar berdasarkan klaim semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Baca juga: Jokowi Jengkel ke Menterinya Dinilai Wajar, Sekjen PDI-P: Ada Beberapa yang Cari Aman

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.