Kompas.com - 30/06/2020, 15:16 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap 'bedol desa' dari China.

"Saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah, melalui konferensi video, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Peluang Indonesia Merebut Keuntungan dari Perang Dagang AS-China

"Baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," lanjut dia.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin.

Ia meminta Kepala BKPM beserta kepala daerah membantu pengurusan izin para investor dari China yang memindahkan pabriknya ke Indonesia.

Baca juga: Jokowi Diskon Harga Lahan agar Investor Asing Datang Ramai-ramai

Presiden Jokowi sekaligus meminta agar harga lahan untuk pabrik lebih murah dibandingkan negara-negara saingan yang menjadi tujuan investor.

"Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya Rp 500.000 (per meter), kita harus bisa di bawahnya itu. Rp 300.000 misalnya. Kalau mereka memberikan harga tanah Rp 1 juta, ya kita berikan harga Rp 500.000," tutur Presiden Jokowi.

"Kalau mereka ngurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Nasional
Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Nasional
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Nasional
Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nasional
Kritik Kedatangan WN China,  PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Nasional
Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Nasional
Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Nasional
Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Nasional
Menkes Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat, Terutama bagi Lansia

Menkes Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat, Terutama bagi Lansia

Nasional
15 Provinsi Ini Catat Kenaikan Kasus Aktif Covid-19

15 Provinsi Ini Catat Kenaikan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X