Jokowi Minta Investor yang Hengkang dari China Dipermudah di Indonesia

Kompas.com - 30/06/2020, 15:16 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap 'bedol desa' dari China.

"Saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah, melalui konferensi video, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Peluang Indonesia Merebut Keuntungan dari Perang Dagang AS-China

"Baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," lanjut dia.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin.

Ia meminta Kepala BKPM beserta kepala daerah membantu pengurusan izin para investor dari China yang memindahkan pabriknya ke Indonesia.

Baca juga: Jokowi Diskon Harga Lahan agar Investor Asing Datang Ramai-ramai

Presiden Jokowi sekaligus meminta agar harga lahan untuk pabrik lebih murah dibandingkan negara-negara saingan yang menjadi tujuan investor.

"Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya Rp 500.000 (per meter), kita harus bisa di bawahnya itu. Rp 300.000 misalnya. Kalau mereka memberikan harga tanah Rp 1 juta, ya kita berikan harga Rp 500.000," tutur Presiden Jokowi.

"Kalau mereka ngurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Nasional
Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Nasional
Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Nasional
Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Nasional
ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Nasional
Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Nasional
Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle

Nasional
Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Pakai Masker untuk Cegah Covid-19

Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Pakai Masker untuk Cegah Covid-19

Nasional
Jika Tak ke Kemenkeu, ke Mana Lulusan STAN Ditempatkan Setelah Lulus?

Jika Tak ke Kemenkeu, ke Mana Lulusan STAN Ditempatkan Setelah Lulus?

Nasional
Muhammadiyah Sarankan Bank BUMN Fokus Bantu UMKM

Muhammadiyah Sarankan Bank BUMN Fokus Bantu UMKM

Nasional
Jika Terbukti Palsukan Surat Keterangan Domisili di PPDB Sumbar, Orangtua Siswa Bisa Dipidana

Jika Terbukti Palsukan Surat Keterangan Domisili di PPDB Sumbar, Orangtua Siswa Bisa Dipidana

Nasional
Wapres Larang Perekonomian Dibuka jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Larang Perekonomian Dibuka jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X