Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Solo Minta Pilkada Ditunda karena Minim Anggaran, Ini Respons KPU

Kompas.com - 30/06/2020, 14:19 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 tak bisa lagi ditunda.

Presiden melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah menginstruksikan supaya tahapan Pilkada dilanjutkan tahun ini.

Pernyataan ini menanggapi Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang meminta agar Pilkada ditunda karena minimnya anggaran.

"Perppu 2 Tahun 2020 sudah mengamanatkan Pilkada tahun 2020," kata Ilham kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Tak Punya Anggaran, Wali Kota Solo Minta Pilkada Ditunda

Dana Pilkada bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang disepakati pemerintah daerah bersama KPU daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

NPHD itu disepakati sejak Covid-19 belum menjadi pandemi.

Oleh karena adanya wabah, terjadilah pembengkakan anggaran karena muncul kebutuhan baru berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk Pilkada.

KPU pun telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada pemerintah pusat.

Baca juga: PDI-P Optimistis Menang di Pilkada Solo 2020

Menurut Ilham, penambahan anggaran itu cukup untuk menutupi kekurangan di setiap daerah penyelenggara Pilkada, lantaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Seharusnya (anggaran tambahan) mencukupi. Lagipula NPHD sudah disetujui," ujar Ilham.

Ilham menyebut bahwa tambahan anggaran yang bersumber dari APBN digunakan untuk pengadaan APD.

Tambahan anggaran itu saat ini telah dicairkan pemerintah pusat ke masing-masing KPU daerah penyelenggara Pilkada.

"Anggaran (tambahan) sudah ada di satker (satuan kerja) KPU yang menyelenggarakan Pilkada," kata Ilham.

Baca juga: Sempat Menolak, Gerindra Akhirnya Ikut Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-undang

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai Pilkada Serentak 2020 bisa ditunda pelaksanaannya pada tahun depan.

Pasalnya, pada tahun ini masih ada wabah Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com