Optimalisasi Satgas, Kemenko Polhukam Akan Berantas Pungli hingga Akar

Kompas.com - 30/06/2020, 13:47 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan, pemberantasan pungutan liar atau pungli harus sampai ke akar.

Apalagi, jika pungli dilakukan di tengah perekonomian Indonesia yang tengah memasuki fase krisis akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Deputi Bidkor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsma Oka Prawira dalam rapat kerja "Optimalisasi Satgas Saber Pungli dalam Pengawasan Dampak Covid-19 guna Pencegahan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kemendagri, Selasa (30/6/2020).

"Kondisi sekarang adalah kondisi krisis, apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden RI (Joko Widodo), juga terkait dengan bagaimana kita juga sanggup memberantas pungli ke akar-akarnya," kata Oka, Selasa (30/6/2020) siang.

Baca juga: Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Dia mengatakan, dalam pemberantasan pungli, bukan hanya dilakukan oleh satu instansi saja.

Namun, juga ada peran instansi lain, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum.

"Di dalam Satgas Saber Pungli ini memang kepedulian terhadap pemberantasan pungli bukan hanya domain instansi satu saja, tapi role-nya juga instansi lain, termasuk TNI-Polri," kata dia.

Oka menyatakan, perlu ada prosedur dan mekanisme untuk optimalisasi Satgas Saber Pungli dalam pengawasan dampak Covid-19 dalam pelayanan publik.

"Juga bagaimana adanya oknum dalam meminta imbalan oleh petugas, kemudian tidak hanya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tentunya terkait dengan sekarang ini," kata dia.

Baca juga: Yasonna Minta Masyarakat Lapor jika Temukan Dugaan Pungli kepada Napi

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Widhiyanto Poesoko mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk membangun unit pengaduan pungutan liar di kementerian dan lembaga.

"Di pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia yang masing-masing kepengurusan dikeluarkan melalui keputusan menteri, keputusan gubernur, dan keputusan bupati," kata dia.

Dia menambahkan, kepengurusan Satgas Saber Pungli juga telah tersebar hingga tingkat daerah.

"Susunan organisasi dari pusat sampai daerah dan saat ini kami sudah sama. Kami sudah bangun posko baik di provinsi, kabkapten, kota juga," kata Widhiyanto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Nasional
Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Nasional
MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Nasional
UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X