Optimalisasi Satgas, Kemenko Polhukam Akan Berantas Pungli hingga Akar

Kompas.com - 30/06/2020, 13:47 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan, pemberantasan pungutan liar atau pungli harus sampai ke akar.

Apalagi, jika pungli dilakukan di tengah perekonomian Indonesia yang tengah memasuki fase krisis akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Deputi Bidkor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsma Oka Prawira dalam rapat kerja "Optimalisasi Satgas Saber Pungli dalam Pengawasan Dampak Covid-19 guna Pencegahan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kemendagri, Selasa (30/6/2020).

"Kondisi sekarang adalah kondisi krisis, apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden RI (Joko Widodo), juga terkait dengan bagaimana kita juga sanggup memberantas pungli ke akar-akarnya," kata Oka, Selasa (30/6/2020) siang.

Baca juga: Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Dia mengatakan, dalam pemberantasan pungli, bukan hanya dilakukan oleh satu instansi saja.

Namun, juga ada peran instansi lain, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum.

"Di dalam Satgas Saber Pungli ini memang kepedulian terhadap pemberantasan pungli bukan hanya domain instansi satu saja, tapi role-nya juga instansi lain, termasuk TNI-Polri," kata dia.

Oka menyatakan, perlu ada prosedur dan mekanisme untuk optimalisasi Satgas Saber Pungli dalam pengawasan dampak Covid-19 dalam pelayanan publik.

"Juga bagaimana adanya oknum dalam meminta imbalan oleh petugas, kemudian tidak hanya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tentunya terkait dengan sekarang ini," kata dia.

Baca juga: Yasonna Minta Masyarakat Lapor jika Temukan Dugaan Pungli kepada Napi

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Widhiyanto Poesoko mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk membangun unit pengaduan pungutan liar di kementerian dan lembaga.

"Di pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia yang masing-masing kepengurusan dikeluarkan melalui keputusan menteri, keputusan gubernur, dan keputusan bupati," kata dia.

Dia menambahkan, kepengurusan Satgas Saber Pungli juga telah tersebar hingga tingkat daerah.

"Susunan organisasi dari pusat sampai daerah dan saat ini kami sudah sama. Kami sudah bangun posko baik di provinsi, kabkapten, kota juga," kata Widhiyanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Nasional
Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Nasional
Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X