PKS: Kejengkelan Jokowi ke Menteri Tunjukkan Pemerintahan yang Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara PKS Pipin Sopian menilai kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya yang terungkap lewat video sidang kabinet paripurna di Istana Negara justru menunjukkan lemahnya pemerintahan saat ini dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19.

Pipin mengatakan saat ini masyarakat butuh solusi konkret dalam penanganan Covid-19.

"Masyarakat butuh solusi konkret dan progres positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat, karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," kata Pipin dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

Selain itu, menurut dia, kejengkelan presiden itu juga menunjukkan rapuhnya soliditas kabinet.

Menurut Pipin, sebaiknya persoalan di kabinet tak diungkapkan ke publik.

"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalau kerja menterinya enggak beres, silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle," ucapnya.

Pipin mengatakan, di masa krisis ini dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberikan arahan tegas.

Pipin menyatakan kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.

"Dalam situasi krisis seperti ini, kita butuh seorang pemimpin yang mampu menakhodai melewati badai. Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh kesah. Seakan-akan bukan bagian dari masalah," ujarnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pemerintah Daerah Jangan Paksakan New Normal

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata dia.