Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi

Kompas.com - 30/06/2020, 06:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

Senada, Sekjen PPP Arsul Sani menilai, pelaksanaan reshuffle anggota Kabinet Kerja bukan hal yang baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle, PPP: Semua Kewenangan Ada di Presiden

Keputusan untuk reshuffle atau meleburkan kementerian adalah kewenangan Presiden.

"Itu biar jadi urusan Presiden, juga soal struktur kabinet pasca-reshuffle. Mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan Presiden," ujarnya.

Baca juga: PKB Nilai Ancaman Reshuffle Jokowi Harus Jadi Pelecut Kerja Menteri

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.

Jazilul mengatakan, apa pun keputusan Presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.

Penjelasan Istana

Sementara itu, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan sendiri kenapa baru merilis video kemarahan Jokowi 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.

Bey beralasan, video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan. Banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik.

Oleh karena itu, pihak Biro Pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu pada Minggu (28/6/2020).

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri.

Oleh karena itu, Jokowi kembali memberi peringatan yang lebih keras kepada jajaran menterinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com