Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden. Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.
Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.
Ujang sekaligus menilai, apa yang dilakukan Istana sebagai strategi komunikasi ke dunia internasional.
Tujuannya, menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menangani pandemi virus corona.
Adapun Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mempertanyakan mengapa video tersebut baru dipublikasikan kepada publik 10 hari setelah kejadian.
Ossy mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang jengkel dengan kinerja para menteri adalah urusan dapur dan internal kepala negara dengan jajaran kabinetnya.
Baca juga: Demokrat: Mengapa Konten Marah-marah Jokowi Dikeluarkan Saat Ini?
Oleh karena itu, Ossy menyebutkan, tidak heran bahwa banyak pihak yang berpendapat video itu adalah upaya Presiden Jokowi menutupi kegagalan bawahannya sekaligus sebagai sebuah pencitraan.
"Ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Ini yang menarik. Tentunya saya tidak memiliki jawaban pastinya," ujar dia.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan para menteri untuk serius dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, masalah ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Baca juga: Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik
"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto.
Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antarkementerian harus dikedepankan. Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.
Sementara itu, terkait ancaman reshuffle kabinet, Hasto menegaskan, keputusan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.
Ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet untuk mencari solusi komprehensif dan efektif.
Baca juga: Jokowi Jengkel, Nasdem Nilai Kinerja Para Menteri Perlu Ditingkatkan
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.
"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.