Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi

Kompas.com - 29/06/2020, 19:24 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak permohonan " justice collaborator" yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

"Menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/6/2020).

Majelis hakim menilai, tidak cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan permohonan JC yang diajukan Imam bila melihat fakta-fakta persidangan dan syarat memperoleh JC.

Baca juga: Vonis 7 Tahun Penjara bagi Imam Nahrawi Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Adapun syarat memperoleh JC yang dimaksud itu diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, tepatnya pada poin nomor 9 a.

Poin tersebut menyatakan, syarat untuk menjadi JC adalah mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberi keterangan sebagai saksi dalam peradilan.

"Dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan a quo sebagaimana telah majelis hakim uraikan di atas, maka menurut majelis hakim tidak cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan justice collaborator," ujar seorang hakim.

Sebelumnya, Imam mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

"Demi Allah demi Rasulullah, saya akan membantu majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan KPK untuk mengungkap perkara duit Rp 11 miliar itu, kabulkanlah saya sebagai JC," kata Imam saat membacakan pledoi, seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2020).

Hari ini, hakim memvonis imam bersalah. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Imam Nahrawi Divonis Bersalah, Hak Politiknya Dicabut dan Denda Rp 18 Miliar

Ia dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X