Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 29/06/2020, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (29/6/2020), bertemu dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) H. Maming Mardani untuk mendiskusikan dampak pandemi bagi para pekerja.

Doni berharap HIPMI dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas pandemi Covid-19.

"Diharapkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Salah satunya Pekerja Migran Indonesia (PMI)," ujar Doni sebagaimana dikutip dari siaran pers Gugus Tugas, Senin.

Menurut Doni, pekerja migran yang pulang ke Tanah Air mempunyai kemampuan bahasa asing yang dapat digunakan untuk menjadi pemandu wisatawan asing.

Baca juga: Gugus Tugas Sebut Pemda Tak Perlu Karantina Pekerja Migran yang Pulang Kampung

Selain itu, Doni mengharapkan HIPMI untuk menggandeng perangkat desa, lembaga dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan alam.

"Dengan menggandeng semua elemen masyarakat, dapat membangun desa wisata berbasis komunitas," ujar Doni.

"Misalnya membuat home stay, memberikan pelatihan, transportasi menggunakan sepeda untuk keliling menikmati keindahan alam Indonesia," lanjut dia.

Doni mencontohkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membuka kembali pariwisata yang aman dari Covid-19.

Baca juga: Dikritik KSPI Soal PHK, Gojek Pastikan Patuhi UU Ketenagakerjaan

Pemerintah setempat juga serius dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata, dengan mengeluarkan sertifikasi protokol kesehatan.

Ini menjadi bukti jaminan keamanan dan kesehatan bagi para pengunjung yang datang di kawasan wisata Banyuwangi.

Sementara itu, Maming Mardani mengungkapkan jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat.

"Ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah seperti pemberian sertifikasi kepada produk lokal," kata Maming.

Diberitakan, sebanyak 162.000 pekerja migran Indonesia telah pulang ke Tanah Air di masa pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Khofifah Sebut 6.924 Warga Jatim di-PHK, 41.000 Dirumahkan

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat berbincang mengenai pemulangan pekerja migran di Graha BNPB, Jakarta, melalui akun Youtube BNPB, Minggu (29/6/2020).

"Kami sudah menangani 162.000 pekerja migran Indonesia yang sudah tiba di Tanah Air," kata Benny.

Ia menambahkan, BP2MI akan terus mengawal kepulangan para pekerja migran Indonesia yang hendak pulang.

Pada Juli dan Agustus diprediksi akan ada pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air lantaran kontrak kerja di negara mereka bekerja telah habis.

Baca juga: Pemerintah Minta Para Pekerja Jaga Jarak dan Pakai Masker di Kantor

Sementara itu, jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2 juta orang.

Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini.

Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan.

"Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam siaran pers, Kamis (23/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Diskors, Dilanjutkan Usai Buka Puasa

Nasional
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset Didukung

Nasional
Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Tantang Mahfud Buka Laporan Rp 349 Triliun, Benny K Harman: Saya Termasuk yang Berprasangka Jelek

Nasional
Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Update 28 Maret: Kasus Covid-19 Bertambah 580 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.745.453

Nasional
Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Ditolak 3 Gubernur, Jokowi Tegaskan Perpanjangan Kontrak PT Vale Indonesia Belum Diputuskan

Nasional
Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Jokowi: Pekerjaan Jalur Kereta Trans Sulawesi Masih Panjang Sekali

Nasional
Disinggung Mahfud Bertanya Seperti Polisi, Benny K Harman: Kadang Kala Lebih Tajam

Disinggung Mahfud Bertanya Seperti Polisi, Benny K Harman: Kadang Kala Lebih Tajam

Nasional
Profil Irjen Akhmad Wiyagus, Penerima Hoegeng Awards yang Jadi Kapolda Jabar

Profil Irjen Akhmad Wiyagus, Penerima Hoegeng Awards yang Jadi Kapolda Jabar

Nasional
Mahfud Ungkap Dugaan Pencucian di Bea Cukai Soal Impor Emas Rp 189 Triliun

Mahfud Ungkap Dugaan Pencucian di Bea Cukai Soal Impor Emas Rp 189 Triliun

Nasional
Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Saya Ketua Komite TPPU

Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Saya Ketua Komite TPPU

Nasional
Plt Menpora: Pak Presiden Sudah Nyatakan, Olahraga Jangan Dikaitkan dengan Masalah Politik

Plt Menpora: Pak Presiden Sudah Nyatakan, Olahraga Jangan Dikaitkan dengan Masalah Politik

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Abraham Samad, Insiden 'Rumah Kaca', dan Tuduhan Sasar Anas

GASPOL! Hari Ini: Abraham Samad, Insiden "Rumah Kaca", dan Tuduhan Sasar Anas

Nasional
KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

Nasional
Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Nasional
Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke