14 Teroris DPO Belum Tertangkap, Operasi Tinombala-2020 Diperpanjang

Kompas.com - 29/06/2020, 17:51 WIB
Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Tinombala-2020 yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah belum menangkap 14 terduga teroris dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menjadi target operasi.

Maka dari itu, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memperpanjang masa tugas satgas tersebut.

“Operasi ini dilaksanakan selama 94 hari terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 30 September 2020,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono melalui video telekonferensi, Senin (29/6/2020).

Perpanjangan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor STR/360/VI/OPS.1.3./2020 tentang Melanjutkan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi “Tinombala-2020 Tahap lll” tanggal 26 Juni 2020.

Baca juga: Kapolda Sulteng: Operasi Tinombala Terus Berlanjut hingga Terorisme Habis

Menurut Awi, perpanjangan dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Sulteng.

Perpanjangan kali ini menjadi yang ketiga kalinya bagi satgas tersebut di tahun 2020.

“Tahap pertama Operasi Tinombala tahun 2020 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020,” ujarnya.

Kemudian, perpanjangan tahap kedua berlaku pada 31 Maret sampai 28 Juni 2020.

Awi menambahkan, satgas akan bekerja dengan mengedepankan penegakan hukum yang mengikutsertakan fungsi intelijen kepolisian dan fungsi lainnya.

Baca juga: Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Polri Perpanjang Satgas Tinombala di Poso

Sebagai informasi, satgas tersebut masih memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora di daerah Sulawesi Tengah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X