Kompas.com - 29/06/2020, 16:08 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait virus corona (Covid-19) tidak selalu sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap rekomendasi perlu dikaji dulu dan tak langsung diikuti mentah-mentah.

"Pemberitahuan dari WHO perlu kita kaji sesuai kondisi di negara kita. Kalau kita ikuti mentah-mentah, dampaknya kita pasti akan terjadi penularan yang lebih banyak lagi," kata Doni usai rapat terbatas di Istana, Senin (29/6/2020).

Hal ini disampaikan Doni menanggapi adanya imbauan baru WHO bahwa tidak diperlukan tes dua kali untuk menyatakan pasien sembuh dari Covid-19.

Baca juga: Mengenal 2 Kandidat Terkuat Vaksin Virus Corona Versi WHO dari Astrazeneca dan Moderna

Menurut Doni, harus dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan imbauan WHO tersebut.

Terlebih lagi, menurut dia, pernyataan WHO sering berubah-ubah. Salah satunya soal orang tanpa gejala (OTG) yang disebut memiliki risiko penularan yang kecil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh WHO pernah dimuat mungkin dua minggu yang lalu. Kita sudah diskusi, apa enggak salah nih WHO. Ternyata benar diralat lagi sama WHO. WHO berubah-ubah terus," kata dia.

Doni pun menilai akan sangat berbahaya apabila pernyataan WHO itu langsung diikuti mentah-mentah.

Sebab, jumlah OTG di Indonesia sangat besar, mencapai antara 70 persen hingga mendekati 90 persen. Mereka bisa menjadi pembawa virus bagi kelompok rentan.

"Mereka (OTG) ini tidak apa-apa, tapi menjadi sangat berisiko ketika dia menyentuh orang tua dan orang dengan penyakit komorbid," kata dia.

Baca juga: Dua Kandidat Vaksin Corona Terdepan Versi WHO, Apa Saja?

Doni sekaligus kembali mengingatkan agar kelompok masyarakat itu berhati-hati melakukan kegiatan di luar rumah.

Selain itu, para pimpinan perusahaan atau pejabat negara harus mengetahui kondisi kesehatan karyawan atau jajarannya.

Mereka yang memiliki penyakit penyerta diimbau untuk tidak diberi kesempatan bekerja dari kantor.

"Apabila ini dilakukan, kita bisa mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini bisa selamat," kata Doni Monardo.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Nasional
Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Nasional
Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.