Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Sebut Imbauan WHO Tak Bisa Diikuti Mentah-mentah

Kompas.com - 29/06/2020, 16:08 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait virus corona (Covid-19) tidak selalu sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap rekomendasi perlu dikaji dulu dan tak langsung diikuti mentah-mentah.

"Pemberitahuan dari WHO perlu kita kaji sesuai kondisi di negara kita. Kalau kita ikuti mentah-mentah, dampaknya kita pasti akan terjadi penularan yang lebih banyak lagi," kata Doni usai rapat terbatas di Istana, Senin (29/6/2020).

Hal ini disampaikan Doni menanggapi adanya imbauan baru WHO bahwa tidak diperlukan tes dua kali untuk menyatakan pasien sembuh dari Covid-19.

Baca juga: Mengenal 2 Kandidat Terkuat Vaksin Virus Corona Versi WHO dari Astrazeneca dan Moderna

Menurut Doni, harus dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan imbauan WHO tersebut.

Terlebih lagi, menurut dia, pernyataan WHO sering berubah-ubah. Salah satunya soal orang tanpa gejala (OTG) yang disebut memiliki risiko penularan yang kecil.

"Oleh WHO pernah dimuat mungkin dua minggu yang lalu. Kita sudah diskusi, apa enggak salah nih WHO. Ternyata benar diralat lagi sama WHO. WHO berubah-ubah terus," kata dia.

Doni pun menilai akan sangat berbahaya apabila pernyataan WHO itu langsung diikuti mentah-mentah.

Sebab, jumlah OTG di Indonesia sangat besar, mencapai antara 70 persen hingga mendekati 90 persen. Mereka bisa menjadi pembawa virus bagi kelompok rentan.

"Mereka (OTG) ini tidak apa-apa, tapi menjadi sangat berisiko ketika dia menyentuh orang tua dan orang dengan penyakit komorbid," kata dia.

Baca juga: Dua Kandidat Vaksin Corona Terdepan Versi WHO, Apa Saja?

Doni sekaligus kembali mengingatkan agar kelompok masyarakat itu berhati-hati melakukan kegiatan di luar rumah.

Selain itu, para pimpinan perusahaan atau pejabat negara harus mengetahui kondisi kesehatan karyawan atau jajarannya.

Mereka yang memiliki penyakit penyerta diimbau untuk tidak diberi kesempatan bekerja dari kantor.

"Apabila ini dilakukan, kita bisa mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini bisa selamat," kata Doni Monardo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com