Doni Monardo Sebut Imbauan WHO Tak Bisa Diikuti Mentah-mentah

Kompas.com - 29/06/2020, 16:08 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) terkait virus corona (Covid-19) tidak selalu sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap rekomendasi perlu dikaji dulu dan tak langsung diikuti mentah-mentah.

"Pemberitahuan dari WHO perlu kita kaji sesuai kondisi di negara kita. Kalau kita ikuti mentah-mentah, dampaknya kita pasti akan terjadi penularan yang lebih banyak lagi," kata Doni usai rapat terbatas di Istana, Senin (29/6/2020).

Hal ini disampaikan Doni menanggapi adanya imbauan baru WHO bahwa tidak diperlukan tes dua kali untuk menyatakan pasien sembuh dari Covid-19.

Baca juga: Mengenal 2 Kandidat Terkuat Vaksin Virus Corona Versi WHO dari Astrazeneca dan Moderna

Menurut Doni, harus dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan imbauan WHO tersebut.

Terlebih lagi, menurut dia, pernyataan WHO sering berubah-ubah. Salah satunya soal orang tanpa gejala (OTG) yang disebut memiliki risiko penularan yang kecil.

"Oleh WHO pernah dimuat mungkin dua minggu yang lalu. Kita sudah diskusi, apa enggak salah nih WHO. Ternyata benar diralat lagi sama WHO. WHO berubah-ubah terus," kata dia.

Doni pun menilai akan sangat berbahaya apabila pernyataan WHO itu langsung diikuti mentah-mentah.

Sebab, jumlah OTG di Indonesia sangat besar, mencapai antara 70 persen hingga mendekati 90 persen. Mereka bisa menjadi pembawa virus bagi kelompok rentan.

"Mereka (OTG) ini tidak apa-apa, tapi menjadi sangat berisiko ketika dia menyentuh orang tua dan orang dengan penyakit komorbid," kata dia.

Baca juga: Dua Kandidat Vaksin Corona Terdepan Versi WHO, Apa Saja?

Doni sekaligus kembali mengingatkan agar kelompok masyarakat itu berhati-hati melakukan kegiatan di luar rumah.

Selain itu, para pimpinan perusahaan atau pejabat negara harus mengetahui kondisi kesehatan karyawan atau jajarannya.

Mereka yang memiliki penyakit penyerta diimbau untuk tidak diberi kesempatan bekerja dari kantor.

"Apabila ini dilakukan, kita bisa mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini bisa selamat," kata Doni Monardo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X