"Jokowi Sering Marah ke Menteri, tapi What Next-nya Tidak Kelihatan"

Kompas.com - 29/06/2020, 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj. ANTARA FOTO/BPMI SetpresPresiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dinilai sebagai pengakuan Kepala Negara bahwa tak ada progres signifikan terhadap berbagai masalah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Adapun, masalah yang saat ini menjadi perhatian banyak orang adalah penanganan Covid-19, bencana nonalam yang juga berdampak besar terhadap perekonomian.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan sifat leadership atau kepemimpinan Jokowi yang jarang muncul.

"Kita lihat sebagai leader, dia mengakui bahwa tidak ada progres signifikan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Kesal ke Menterinya, Pengamat: Tak Ada yang Bisa Dia Banggakan Selama Covid-19

Apalagi, kata dia, Jokowi selalu mengatakan bahwa tidak ada visi menteri dan yang ada adalah visi Presiden.

Dengan demikian, secara tidak langsung Jokowi pun dinilainya mengakui ada hal yang tidak berjalan baik dari penerjemahan visinya itu oleh para menterinya.

Ditambah lagi, katanya, ini bukan untuk kali pertama Jokowi mengungkapkan kekesalan kepada para menterinya atau jajaran pemerintahan secara terbuka.

Akan tetapi, Hendri mengkritik Jokowi karena tidak terlihat adanya solusi setelah itu.

"Pak Jokowi sering kesal dan marah-marah begini ke menterinya, pernah beberapa kali, tapi what next-nya tidak kelihatan," ujar dia.

Baca juga: Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri...

"Mudah-mudahan setelah ini ada what next yang kelihatan, implementasi baru dari kekesalan ini, ya terserah mau bentuknya reshuffle, penyegaran kabinet, dipersilakan," tutur Hendri.

Apabila reshuffle kabinet terjadi, kata dia, maka menteri-menteri di kabinet Jokowi harus cakap dalam menangani krisis selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Jokowi Marahi Para Menteri: Krisis tapi Dianggap Biasa, Saya Jengkel!

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Nasional
Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Nasional
Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Nasional
1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X