Jokowi Kesal ke Menterinya, Pengamat: Tak Ada yang Bisa Dia Banggakan Selama Covid-19

Kompas.com - 29/06/2020, 14:44 WIB
Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang meluapkan amarah dinilai sebagai pesan kepada masyarakat bahwa para menterinya kurang cakap untuk melaksanakan visi-misi di tengah pandemi corona.

Amarah Presiden itu meluap dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) yang diunggah ke media sosial pada Minggu (28/6/2020).

"Itu dia benar-benar kesal, karena Pak Jokowi ini peduli dengan hasil pembangunan yang bisa dilihat dan dirasa. Nah selama Covid-19 ini, otomatis lima bulan belakangan, tak ada hal-hal yang bisa dia banggakan," Pengamat Politik Hendri Satrio saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri...

Contoh beberapa hal yang kontroverial antara lain kartu pra kerja yang mendapat peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga yang terbaru adalah penerimaan murid baru yang dinilainya banyak blunder.

Termasuk pariwisata dan perekonomian yang perlu ditingkatkan lagi serta sektor kesehatan karena banyak masyarakat dan tenaga kesehatan meninggal dunia akibat Covid-19.

"Otomatis tidak ada yang bisa dia banggakan, makanya muncul lah kekesalan-kekesalan itu," katanya.

Menurutnya apa yang disampaikan Jokowi itu natural. Kepala Negara benar-benar menunjukkan kekesalan dari raut wajah yang terlihat tegang saat menyampaikan itu.

Baca juga: Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

"Kan rakyat marah, Jokowi kemarin seperti "kerasukan" rakyat, seperti mendengarkan rakyat dan kemudian dia berani ke menterinya," kata dia.

Apalagi, kata dia, selama ini jika terjadi suatu hal maka rakyat selalu menyalahkan Presiden sehingga kritik pun terus berdatangan.

Kemarahan rakyat itu, kata dia, tampak dari kegiatan perekonomian yang sulit, tak jelasnya penanganan Covid-19, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terlihat ada persaingan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X