Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri..."

Kompas.com - 29/06/2020, 13:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, teguran Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 bersifat keras.

Menurutnya, Presiden ingin para menteri bekerja maksimal.

"Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Kerja terbaik. Jangan ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle," lanjutnya.

Baca juga: Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden.

Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.

Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.

"Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri. Nah, selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan Presiden," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Itu Strategi Komunikasi agar Menteri Jokowi Tak Bisa Tidur...

Saat disinggung soal peluang reshuffle dalam waktu dekat, Ujang menilai bisa saja itu hanya ancaman Presiden.

Sebab ada kemungkinan para menteri masih diberi kesempatan memperbaiki kinerjanya.

"Ada kemungkinan retorik politik dan gertak sambal. Tergantung mood Presiden," ungkapnya.

Ujang pun menyoroti diunggahnya video kemarahan Jokowi oleh Sekretariat Presiden merupakan strategi komunikasi politik nasional maupun internasional.

Tujuannya, agar Presiden dan pemerintah terlihat serius menangani persoalan Covid-19.

Baca juga: Covid-19: Jokowi Displeasure at Non-Performing Ministers, Threatens to Reshuffle the Cabinet

"Presiden dan menteri-menterinya itu terkait dengan relasi internasional. Jadi bisa saja itu bagian dari strategi komunikasi ke dunia internasional. Agar Indonesia terlihat serius dalam menangani Covid-19," tambah Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo rupanya pernah mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 itu terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Minggu (28/6/2020).

Dalam video tersebut, Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

Baca juga: Video Jokowi Jengkel Dinilai Buka Borok Pemerintah

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Ia pun menegur menterinya karena masih bekerja secara biasa di saat krisis seperti ini.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Baca juga: Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Lah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali," kata Jokowi.

"Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary!" ujar Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com