Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri..."

Kompas.com - 29/06/2020, 13:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, teguran Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 bersifat keras.

Menurutnya, Presiden ingin para menteri bekerja maksimal.

"Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Kerja terbaik. Jangan ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle," lanjutnya.

Baca juga: Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden.

Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.

Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.

"Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri. Nah, selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan Presiden," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Itu Strategi Komunikasi agar Menteri Jokowi Tak Bisa Tidur...

Saat disinggung soal peluang reshuffle dalam waktu dekat, Ujang menilai bisa saja itu hanya ancaman Presiden.

Sebab ada kemungkinan para menteri masih diberi kesempatan memperbaiki kinerjanya.

"Ada kemungkinan retorik politik dan gertak sambal. Tergantung mood Presiden," ungkapnya.

Ujang pun menyoroti diunggahnya video kemarahan Jokowi oleh Sekretariat Presiden merupakan strategi komunikasi politik nasional maupun internasional.

Tujuannya, agar Presiden dan pemerintah terlihat serius menangani persoalan Covid-19.

Baca juga: Covid-19: Jokowi Displeasure at Non-Performing Ministers, Threatens to Reshuffle the Cabinet

"Presiden dan menteri-menterinya itu terkait dengan relasi internasional. Jadi bisa saja itu bagian dari strategi komunikasi ke dunia internasional. Agar Indonesia terlihat serius dalam menangani Covid-19," tambah Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo rupanya pernah mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com