Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri..."

Kompas.com - 29/06/2020, 13:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, teguran Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 bersifat keras.

Menurutnya, Presiden ingin para menteri bekerja maksimal.

"Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Kerja terbaik. Jangan ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle," lanjutnya.

Baca juga: Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden.

Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.

Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.

"Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri. Nah, selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan Presiden," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Itu Strategi Komunikasi agar Menteri Jokowi Tak Bisa Tidur...

Saat disinggung soal peluang reshuffle dalam waktu dekat, Ujang menilai bisa saja itu hanya ancaman Presiden.

Sebab ada kemungkinan para menteri masih diberi kesempatan memperbaiki kinerjanya.

"Ada kemungkinan retorik politik dan gertak sambal. Tergantung mood Presiden," ungkapnya.

Ujang pun menyoroti diunggahnya video kemarahan Jokowi oleh Sekretariat Presiden merupakan strategi komunikasi politik nasional maupun internasional.

Tujuannya, agar Presiden dan pemerintah terlihat serius menangani persoalan Covid-19.

Baca juga: Covid-19: Jokowi Displeasure at Non-Performing Ministers, Threatens to Reshuffle the Cabinet

"Presiden dan menteri-menterinya itu terkait dengan relasi internasional. Jadi bisa saja itu bagian dari strategi komunikasi ke dunia internasional. Agar Indonesia terlihat serius dalam menangani Covid-19," tambah Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo rupanya pernah mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com