Pancasila Bukan untuk Dimonopoli, tetapi Dipraktikkan

Kompas.com - 29/06/2020, 13:46 WIB
Arti kedudukan dan fungsi Pancasila shutterstockArti kedudukan dan fungsi Pancasila

PANCASILA adalah milik bangsa Indonesia. Bukan milik satu golongan, partai, atau kelompok tertentu. Demikian pula, dengan Bung Karno, "Sang Penggali Pancasila", milik seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, jika ada kelompok atau golongan yang mencoba memonopoli Pancasila dan Sukarno, kelompok tersebut sebetulnya sedang mengerdilkan Sukarno.

Presiden RI pertama tersebut secara tegas menyatakan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia.

Sikap tersebut, ditunjukkan Sukarno yang pernah membubarkan Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS) pada 1964 yang dinilai hanya menggunakan "Soekarnoisme" untuk membunuh "Soekarnoisme" dan kepentingan kelompok tertentu.

Dia juga pernah mengingatkan Gerakan Pembela Pancasila pada 22 Juni 1945, yang mendatangi dan memberikan dukungan.

Ketika diminta berpidato, Bung Karno justru menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara, bukan dasar organisasi atau kelompok tertentu.

Artinya, menurut Sukarno, ketika ada kelompok tertentu yang ingin tampil seolah-olah paling memiliki Pancasila.

Itu berarti menjauhkan kelompok-kelompok lainnya dari Pancasila. Sikap Bung Karno tersebut adalah sikap seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, termasuk kepentingan kelompok dan golongan.

Ada kesadaran mulia, ketika seseorang menjadi pemimpin negara, maka loyalitasnya harus meluas ke seluruh komponen bangsa. Tidak lagi menjadi miliki satu golongan. Begitu pula karyanya.

Artinya, jika Pancasila dianggap sebagai buah pikiran Bung Karno, maka Bung Karno sudah mewakafkannya menjadi milik bangsa. Milik seluruh golongan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X