Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video Jokowi Jengkel Dinilai Buka Borok Pemerintah

Kompas.com - 29/06/2020, 12:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai bahwa Istana sengaja melempar persoalan "dapur" ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam sidang yang digelar 18 Juni lalu itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya pada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik. Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana," kata Arya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Baca juga: PKPI: Ini Momen Tepat Jokowi Reshuffle Kabinet

Arya mengatakan, dirinya tak dapat memahami alasan Istana mempublikasikan video tersebut pada 28 Juni kemarin atau 10 hari setelah kejadian.

Namun, menurut dia, perkara dapur Istana seharusnya tak disampaikan ke publik. Masalah itu mestinya diselesaikan secara internal oleh Istana.

Dengan menyebarluaskan kejadian tersebut ke khalayak, masyarakat hanya melihat kebobrokan Istana.

"Ini kan seperti membuka bobrok, borok Istana saja. Bahwa ada menteri yang tidak punya sense of crisis," ujar Arya.

Jikapun pihak Istana ingin menggulirkan isu reshuffle melalui publikasi kejadian tersebut, menurut Arya, hal itu semestinya hanya menjadi urusan Presiden.

Masyarakat tak punya andil terkait reshuffle lantaran hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Pemerintahan semata.

Arya mengatakan, publik tidak butuh tahu tentang "dapur Istana". Publik hanya ingin mengetahui pencapaian pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan target ke depan.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Ada Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat

"Yang publik butuhkan sekarang adalah apa pencapaian pemerintah dalam hal penanganan Covid ini dan apa target pemerintah ke depan," ujar Arya.

"Masalah bahwa menteri dikatakan Presiden tidak punya sense of crisis, kerjanya biasa-biasa saja, itu bukan urusan publik, itu urusan Presiden. Presidenlah yang berhak melakukan evaluasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com