Kompas.com - 29/06/2020, 12:02 WIB
Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Juru bicara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sonny Tulung menilai Presiden harus segera mencopot menteri-menterinya yang bekerja lambat dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.

"Momen ini sudah tepat bagi Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet, waktunya ganti menteri-menteri yang lamban dalam menyikapi krisis dan mengikuti irama kerja Presiden," kata Sonny Tulung dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2020).

Baca juga: PSI Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

Sonny Tulung menilai, pandemi ini telah menyebabkan dunia dan Indonesia masuk dalam krisis kesehatan, sosial dan ekonomi yang dalam.

Untuk itu, menurut Sonny, Presiden Jokowi harus dikelilingi oleh figur-figur yang proaktif dan cekatan dalam manajemen krisis.

"Pak Jokowi harus dikelilingi oleh anggota kabinet yang gesit dan mampu memberikan solusi cepat dan tepat. Kalau perlu yang out of the box, tidak biasa-biasa dalam menangani segala permasalahan pandemi yang juga tidak biasa. Jabatan ini seharusnya diemban oleh anak-anak muda yang cerdas," ujar Sonny.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sonny pun menyinggung pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menjadi sorotan dunia internasional.

Misalnya pejabat negara dan media lokal Australia yang kerap memberikan kritik penanganan Covid-19 di Indonesia.

Selain itu hasil penelitian Nomura Research di Jepang akhir Mei 2020 menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam negara-negara beresiko besar mengalami gelombang dua pandemi.

"Kepemimpinan Pak Jokowi terus menjadi sorotan dunia. Jangan karena menteri-menteri yang lamban, menjegal Beliau," kata Sonny.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.