Kompas.com - 29/06/2020, 09:04 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mendapati adanya 12 jaksa yang duduk di kursi komisaris BUMN. Selain itu, terdapat 13 anggota Polri yang juga menempati posisi yang sama.

Menurut anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, temuan tersebut merupakan data pada tahun 2019. Dari temuan tersebut, para jaksa dan anggota Polri itu terindikasi rangkap jabatan.

"Kejaksaan Agung ada 12 orang. Jaksa juga bisa jadi komisaris ternyata, selain pengacara negara," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Selain ketiga instansi tersebut, Alamsyah menambahkan, ada jajaran dari instansi non kementerian yang terindikasi rangkap jabatan dengan menduduki kursi komisaris.

Dari unsur pemerintah daerah, misalnya, ada 11 orang. Kemudian, ada pula yang berasal dari TNI sebanyak 27 orang, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masing-masing sebanyak 10 orang.

Selanjutnya, Kantor Presiden/Kantor Wakil Presiden serta Kantor Staf Presiden (KSP) sebanyak 6 orang, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4 orang. Serta, instansi lainnya sebanyak 19 orang.

Baca juga: Ombudsman RI Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan

Bila diakumulasikan, terdapat 112 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari instansi non kementerian.

Meski demikian, secara khusus, Alamsyah menyoroti, keberadaan komisaris rangkap jabatan yang berasal dari unsur aparat penegak hukum.

"Apakah kita mau berargumen bahwa kita negara yang mampu menjaga etika di sini? Mungkin bapak dan ibu bisa berpikir ulang, sampai lembaga pengawas pun, lembaga penegak hukum pun menjadi komisaris," kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya 397 penyelenggara negara/pemerintahn yang terindikasi rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN pada 2019.

Dari 397 orang dimaksud, komisaris terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari Kementerian mencapai 254 orang (64 persen), dari Lembaga Non Kementerian mencapai 112 orang (28 persen), dan dari Perguruan Tinggi 31 orang (8 persen).

Untuk instansi asal kementerian, ada lima kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang), Kementerian PUPR (17 orang), dan Kementerian Sekretaris Negara (16 orang).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Pangloma TNI ke DPR

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Pangloma TNI ke DPR

Nasional
Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Nasional
Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Nasional
Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Nasional
Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Nasional
PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.