Sawit Indonesia dan Isu Konservasi di Tengah Kontroversi

Kompas.com - 29/06/2020, 08:23 WIB
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. ShutterstockIlustrasi perkebunan kelapa sawit.

Oleh Rozza Tri Kwatrina*

Saat ini rasanya tidak ada komoditas pertanian Indonesia yang lebih populer melebihi sawit. Tingginya produksi dan ekspor komoditas sawit, berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara pengekspor sawit terbesar di dunia.

Hal ini tentu tidak mengherankan, karena dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, luas kebun sawit Indonesia telah berkembang pesat dari 2.9 juta Ha pada tahun 1997 hingga 16,3 juta Ha pada 2020.

Status ini bukannya tanpa rintangan. Angin kontroversi yang menyertai popularitas itu berhembus sangat kencang.

Selama bertahun-tahun, Indonesia disebut sebagai negara perusak hutan tropis primer dan memusnahkan banyak keanekaragaman hayati akibat pembukaan kebun sawit.

Baca juga: Indonesia Sustainable Palm Oil dan Legalitas Sawit Rakyat

Tudingan ini sudah pasti menyulitkan posisi Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia sampai saat ini masih saja berjuang melawan kebijakan Renewable Energy Directive II yang diberlakukan di negara-negara Eropa.

Mereka menganggap sawit sebagai komoditas high risk (bahan yang tidak berkelanjutan), sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel. Penggunaan minyak sawit akan dikurangi secara bertahap hingga habis sama sekali pada tahun 2030.

Sebagai tujuan utama pasar sawit Indonesia, dikeluarkannya minyak sawit dari daftar minyak nabati yang dapat diperdagangkan di Eropa, jelas sangat merugikan.

Kebun sawit, hutan primer, dan keanekaragaman hayati

Kebun sawit selama ini lebih banyak dikenal sebagai perkebunan monokultur yang tidak ramah terhadap keanekaragaman hayati. Citranya sebagai kebun monokultur seringkali membuat kebun sawit dinilai tidak dapat menampung biota lain, termasuk satwa liar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X