Kompas.com - 29/06/2020, 07:07 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal ketika memberikan keterangan pers di Stadion Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa (3/03/2020) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIKetua MPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal ketika memberikan keterangan pers di Stadion Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa (3/03/2020)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan di masa kenormalan baru atau new normal.

Lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, menurut dia, merupakan imbas dari pembiaran dan pemberian toleransi berlebih kepada para pelanggar protokol kesehatan.

"Saya minta semua pemerintah daerah untuk serius menyikapi besarnya lonjakan jumlah pasien Covid-19 belakangan ini," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

"Lonjakan besar jumlah pasien itu menyebabkan masyarakat semakin takut untuk melakoni aktivitas-aktivitas produktif di ruang publik," imbuh dia.

Pada Sabtu (27/6/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 1.385 kasus positif baru. Sedangkan pada Minggu (28/6/2020), terdapat 1.198 kasus positif baru yang tercatat.

Akumulasi kasus positif Covid-19 sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu mencapai 54.010 kasus hingga 28 Juni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibat hal tersebut, sejumlah media asing pun menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19. Bahkan, Indonesia diprediksi dapat menjadi hotspot Covid-19.

"Lonjakan besar jumlah pasien Covid-19 akhir-akhir ini menyebabkan munculnya penilaian bahwa Indonesia bisa menjadi hotspot virus corona berikutnya," ujarnya.

"Dalam konteks yang luas, Indonesia pun bisa dipersepsikan negatif. Akibatnya, upaya pemulihan bisa menjadi semakin sulit. Kecenderungan ini hendaknya menjadi keprihatinan bersama," lanjut Bamsoet.

Baca juga: Sebaran 1.198 Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi dengan 330 Pasien

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata dia, sebenarnya telah menerbitkan kebijakan atau ketentuan agar warga taat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Menurut dia, implementasi dari kebijakan tersebut harus lebih tegas agar masyarakat dapat lebih patuh dalam menjalankannya.

"Kebijakan penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan konsisten. Penerapannya pun harus disertai dengan pengawasan di lapangan," ucapnya.

Lebih rinci, Bamsoet menyoroti, sejumlah pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional maupun fasilitas umum lainnya.

Menurut dia, pengawasan longgar yang dilakukan oleh aparatur di lapangan menyebabkan sejumlah kawasan seperti pasar tradisional berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Jangan sampai pemerintah daerah hanya sekadar menerbitkan kebijakan, tetapi tidak peduli dengan pemberlakuan atau penerapannya di lapangan. Jika penerapan kebijakan itu tidak diawasi, sangat besar potensi pelanggarannya. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.